My Life Journey

Oleh : Dahlan Iskan (Kamis, 25 Desember 2008)

Anggap saja krisis keuangan dunia ini akan selesai akhir tahun depan. Bagaimanakah gambaran hidup setelah itu?

Skenario pokoknya ada tiga. Pertama, keserakahan akan kembali lagi karena segala penderitaan akibat krisis sudah dilupakan. Berarti, kapan-kapan akan terjadi krisis lagi.

Kedua, dunia begitu takut akan terulangnya krisis seperti ini, sehingga dibuatlah berbagai aturan yang melarang terjadinya kerakusan. Ketiga, dan ini saya tidak bisa membayangkan penerapannya: tetap boleh rakus, tapi satu bentuk kerakusan yang tidak akan menimbulkan krisis.

Anggap saja kemungkinan pertama itu model ‘’sengsara membawa nikmat”. Kemungkinan kedua ”nikmat membawa sengsara”. Kemungkinan ketiga adalah ”ejakulasi dua kali: nikmat membawa nikmat”. Saya yakin semua orang akan memilih yang ketiga: ketika muda dimanja, jadi tua kaya raya, dan ketika mati masuk surga.

Sudah barang tentu terlalu dini membayangkan bagaimana ”hidup setelah krisis” nanti. Bukankah krisis ini begitu hebatnya, sehingga belum tentu kita semua tetap hidup?

Dua hari lalu, seorang fund manager terkemuka sudah bunuh diri di rumahnya yang besar di kawasan elite New York, Madison Avenue. Dia adalah Thierry de la Villehuchet, yang dari namanya sudah bisa diketahui berdarah Prancis. Villehuchet adalah fund manager sukses yang mengatur uang milik orang-orang kaya Prancis. Uang itu ditempatkan di investment fund milik Bernard ”Bernie” Madoff yang ternyata model investment uang berantai (lihat harian ini edisi 19 dan 20 Desember 2008).

Dana yang dikelola Villehuchet -senilai USD 2,1 miliar atau sekitar Rp 23 triliun– ikut jadi bagian dari uang Rp 600 triliun yang lenyap di tangan Bernie. Dua hari lalu, dia minta pembantu di rumahnya untuk pulang agak awal. Malam itu dia bilang akan lembur. Besoknya, ketika si pembantu datang, rumah tersebut terkunci. Dia ditemukan tewas dalam posisi duduk di kursi kerjanya yang mahal. Obat-obat yang mematikan terserak di mejanya.

Mungkin akan banyak yang mati seperti itu atau setengah mati.

Keadaan dunia Barat (dunia kapitalis) sekarang ini sebenarnya ibarat masa akhir kehidupan Pak Harto. Yakni, ketika presiden kedua Indonesia itu berada di RS Pusat Pertamina. Beliau memang hidup, tapi sebenarnya sangat bergantung pada alat yang disebut ”life support”. Kalau alat itu dicabut, kehidupan langsung berakhir.

Begitu juga dengan dunia kapitalis Barat sekarang ini. Masih hidup, tapi sebenarnya bergantung ”life support”. Kapan-kapan ”life support” itu dicabut, langsung ambruk seketika. Kalau life support-nya Pak Harto waktu itu adalah ”mesin bantuan pernapasan”, life support-nya dunia kapitalisme sekarang ini berbentuk slang dana yang dikucurkan dari Federal Reserve (bank sentral) masing-masing. Anggap saja Pak Harto ketika itu bergantung pada mesin bantuan pernapasan, dunia kapitalisme sekarang bergantung pada mesin transfusi darah.

Bayangkan kalau slang transfusi dari federal reserve itu dicabut: dunia kapitalisme sekarang langsung ambruk. Lalu, entah apa yang akan terjadi setelah itu. Dunia Arab sekalipun akan ikut ambruk. Terlalu banyak dana Arab yang terputar di pusaran kapitalisme tersebut.

Sekarang ini saya jadi kepingin ke Dubai untuk melihat seberapa parah akibat krisis di Amerika itu menimpa salah satu negeri di Uni Emirat Arab tersebut. Saya hanya baca di berbagai media Barat bahwa Dubai kini juga sudah sangat terpukul.

Maka, sebelum membayangkan bagaimana hidup setelah masa krisis, sebaiknya memang berdoa agar slang life support transfusi darah itu tidak putus atau tidak dicabut. Dengan demikian, dunia kapitalisme punya waktu untuk memperbaiki organ-organ rusak dalam tubuhnya. Masa untuk perbaikan organ-organ itu pasti amat panjang karena yang rusak adalah jantung-paru-hati-ginjal sekaligus. Bahkan juga otaknya.

Dalam proses penyembuhan itu, Asia dianggap sebagai sumber donor ”darah” yang meski kecil-kecil tapi banyak dan tersedia. Di Barat memang banyak darah, tapi tidak bisa didonorkan. Masing-masing memerlukan untuk dirinya sendiri-sendiri. Sekarang ini, lembaga-lembaga keuangan dunia sangat aktif mencari uang-uang kecil ke Asia. Termasuk ke Indonesia.

Orang seperti saya ini dikejar-kejar oleh banyak lembaga keuangan yang menawarkan berbagai fasilitas yang menggiurkan. Sudah tak terhitung pihak yang menawari kartu kredit dengan plafon Rp 250 juta tanpa saya harus bayar iuran sama sekali.

Terlihat benar bahwa mereka memang perlu darah segar dari Asia. Di Indonesia, jumlah orang seperti saya ini bisa mencapai 20 juta orang. Ini data yang mereka pegang. Tahun lalu, saya pribadi membayar pajak pribadi (belum termasuk pajak perusahaan) sebesar Rp 3 miliar setahun. Berarti, kekuatan ekonomi dari sejumlah orang Indonesia seperti saya ini sudah sama dengan kekuatan ekonomi satu negara Australia.

Masih banyak lagi bentuk daya tarik yang mereka tawarkan. Mereka terus mengejar agar kita harus membelanjakan atau menyimpan uang di mereka. Saya kagum pada kegigihan, usaha keras, dan keahlian mereka di bidang ini.

Dengan uang-uang segar itu, tubuh kapitalisme yang lagi bergantung pada life support lama-lama bisa memiliki darah sendiri. Lama-lama organ-organ tubuh mereka menjadi sehat kembali. Setelah tahap itu tercapai, life support bisa dicabut pelan-pelan. Dunia kapitalisme bisa kembali hidup normal.

Sebaiknya, setelah kehidupan menjadi normal, barulah bicara bagaimana gambaran hidup setelah krisis. Saya membayangkan tiga skenario itu, tapi masih terlalu dini untuk mengemukakan uraian detailnya. Kita belum tahu berapa lama proses yang diperlukan untuk tidak bergantung pada life support itu. (*)

Oleh : Dahlan Iskan (Sabtu, 20 Desember 2008)

Selama menjalani tahanan luar, Bernard Lawrence Madoff (lebih akrab dipanggil Bernie) tinggal di rumah utamanya seharga USD 50 juta atau sekitar Rp 600 miliar di New York. Terdakwa dalam kasus penipuan terbesar dalam sejarah dunia yang dilakukan oleh hanya satu orang (senilai Rp 600 triliun) itu memang masih punya rumah lain seharga Rp 100 miliar di Paris, rumah besar di Florida, serta berbagai aset mahal lainnya. Namun, belum tentu harta-harta itu bisa disita untuk mengembalikan uang nasabah -biarpun hanya sebagian kecil. Secara hukum, Bernie kelihatannya bisa mempertanggungjawabkan praktik bisnisnya tersebut.

Kalaupun kelak dia dinyatakan bersalah, tidak tahu bagaimana kira-kira menghukumnya. Kalau pencuri ayam dihukum tiga bulan, seharusnya dia dihukum satu juta tahun. Padahal, dia sudah berumur 70 tahun. Bernie pasti punya alasan kuat untuk menghindari hukuman.

Misalnya ini: kalau saja tidak terjadi krisis yang begitu hebat, praktik bisnisnya itu akan aman-aman saja. Apalagi, hubungan Bernie dengan nasabahnya (hubungan hukum maupun emosional) sangat khusus. Praktik bisnis ”Model Ponzi” yang dia lakukan (lihat tulisan saya di harian ini kemarin) memang luar biasa canggih dan rumitnya. Sebenarnya, lebih dari 95 persen orang yang menempatkan uangnya di situ tidak mengerti bagaimana perhitungan yang dilakukan Bernie dalam memutar uang mereka, tulis sebuah media di AS. Itu sama dengan para korban bisnis derivatif yang dilakukan Lehman Brothers di Surabaya, Jakarta, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Mereka pada dasarnya tidak paham benar apa itu over the counter, margin trading, dual currency, credit default swaps, dan ratusan istilah lainnya lagi. Mereka hanya percaya pada para penyelenggaranya: Lehman Brothers, Citibank, dan lain-lain.Di Hongkong lebih tragis lagi. Kalau di Indonesia korbannya orang-orang kaya, di sana ratusan ribu orang miskin ikut menderita. Di Hongkong ada produk yang bernama minibond. Yang menjual juga bank-bank terkemuka. Dalam brosurnya juga tertulis nama-nama besar seperti Lehman Brothers, DBS Bank, Standard Chartered, dan seterusnya. Semua mengira uang mereka aman. Pasti nama-nama besar tersebut akan memberikan jaminan.

Di antara korban itu adalah seorang wanita berumur 70 tahun yang hidup sendirian. Dia tergiur sales yang mendatanginya yang menawarkan bunga 2 persen lebih tinggi dari bunga bank. Semua uangnya dibelikan minibond. Nenek itu tidak lagi punya sumber penghasilan lain. Bunga tabungan tersebut satu-satunya harapan mempertahankan hidup. Karena itu, selisih 2 persen dia perhitungkan. Dia sebenarnya punya satu anak, tapi justru menjadi tanggungannya. Anak itu, karena lemah mental, tidak punya jodoh dan penghasilan apa-apa. Ketika krisis terjadi, uangnya lenyap. Ada 30.000 orang di Hongkong yang tergiur minibond seperti nenek itu.

Minibond memang terjangkau masyarakat kecil. Tidak seperti perdagangan saham yang membelinya harus minimal satu lot. Mereka mengira minibond adalah bond dalam ukuran kecil, untuk orang kecil. Ternyata, minibond itu hanya nama perusahaan. Yakni, PT Minibond.

Perusahaan tersebut tidak bisa ditelusuri alamatnya karena didirikan di Cayman Island, sebuah pulau mini bebas pajak nun di Kepulauan Karibia sana. Inilah model perusahaan yang disebut ”perusahaan dua dolar”. Artinya, untuk mendirikan perusahaan seperti itu, modalnya cukup dua dolar. Uang yang terkumpul dari orang-orang kecil tersebut ternyata diputar untuk membeli produk lain yang bunganya lebih tinggi. Yakni, produk subprime mortgage yang bermasalah itu. Para nasabah tidak tahu itu. Umumnya mereka hanya percaya pada nama besar Lehman Brothers serta bank-bank terkemuka di Hongkong dan Singapura.

Dalam kasus Bernie pun, mereka umumnya hanya percaya pada kebesaran nama Bernie. Juga percaya pada reputasinya. Sudah lebih dari 13 tahun Bernie selalu membayar bunga sampai lima kali lipat lebih besar dari bunga deposito. Yakni, sebesar 13,5 persen. Padahal, bunga deposito di AS saat itu hanya sekitar 2-3 persen.

Banyak kasus seperti itu awalnya memang semata-mata tergiur soal besarnya bunga. Tapi, dalam hal Bernie, kelihatannya unsur bunga tersebut masih ditambah unsur emosionalnya. Yakni, romantisme Yahudi. Bernie memang seorang Yahudi, menjadi tokoh Yahudi, dan menjadi simbol kedermawanan Yahudi di seluruh dunia. Maka, sebagian besar korbannya adalah juga komunitas Yahudi. Ratusan yayasan sosial milik komunitas Yahudi menempatkan dana yayasannya di Bernie. Uang mereka itulah yang kini ikut lenyap. Ratusan triliun rupiah jumlahnya.

Sebuah rumah sakit Yahudi di New York, Long Island Jewish Medical Centre, bisa-bisa kehilangan uang USD 110 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun. Meski itu hanya 10 persen dari dana yang dimiliki yayasan tersebut, kehilangan Rp 1,4 triliun cukup menghebohkan. Yayasan kesehatan Yahudi lainnya kehilangan dana Rp 60 miliar.

Yayasan Federasi Yahudi Washington kehilangan Rp 120-an miliar. Orang seperti sutradara film terkemuka Steven Spielberg yang kebetulan juga seorang Yahudi yang juga punya yayasan termasuk yang menempatkan uangnya di sana.

Begitu banyaknya komunitas Yahudi yang menernakkan dananya di sana, sampai-sampai lembaga keuangan milik Bernie tersebut dapat nama panggilan ”Jewish T. Bill”. Itu mencerminkan betapa ada kesan di kalangan komunitas Yahudi bahwa menyimpan dan menernakkan uang di situ sama aman dan menguntungkannya dengan membeli T-Bill (Treasury Bill)-nya pemerintah AS.

Dengan kata lain, komunitas Yahudi sendiri mengakui kecerdikan dan kecemerlangan Bernie dalam mengatur uang. ”Sebuah cara rumit yang tidak mungkin bisa dilakukan orang lain”. Kecuali oleh pemerintah AS melalui T-Bill-nya. Tanpa kepercayaan penuh seperti itu, tidak mungkin Bernie bisa berkembang demikian hebatnya. Begitu tepercayanya, sampai-sampai akal sehat tidak akan memercayainya. Terutama akal sehat keuangan. Semua uang yang diserahkan ke Bernie itu praktis sepenuhnya ”terserah” Bernie seorang. Sesuatu yang tidak lazim dalam dunia keuangan yang mestinya punya prinsip ‘’semua orang tidak bisa dipercaya”.

Lihatlah kenyataan ini: Aset-aset nasabah itu pada dasarnya sudah dipegangkan kepada Bernie, hak memperdagangkannya juga sudah sepenuhnya terserah Bernie, dan bahkan hak mencatatkannya atau membukukannya juga sudah terserah pada Bernie. Jadi, bentuk pencatatannya bagaimana, tidak ada yang mempersoalkan. Itu berarti tiga fungsi keuangan/aset seperti sudah berada di satu orang yang sama. Sebuah tingkat kepercayaan yang tiada tandingannya.

Bandingkan, misalnya, kalau kita ikut program derivatif sekalipun. Tetap ada perincian ke mana uang kita, dibelikan apa, hasilnya bagaimana. Tiap periode kita bisa tahu: lagi untung atau lagi buntung. Bahkan, ketika uang kita tiba-tiba lenyap seperti yang dialami para nasabah Citibank/Lehman Brothers dan Bank Century, kita tetap saja bisa mendapatkan perinciannya. Yakni, perincian bahwa uang kita sudah menjadi nol rupiah (Rp 0).

Tapi, di Bernie, nasabah bahkan tidak perlu punya perincian account-nya. Tahunya tiap tahun dapat bunga 13,5 persen dan uangnya bertambah terus. Setelah kejadian dana-dana itu lenyap, barulah orang bicara perlunya audit oleh auditor tepercaya. Masalahnya, bukankah lembaga seperti Lehman Brothers juga diaudit oleh auditor tepercaya? Bahkan pakai pemeringkatan segala? Kini semua sudah terjadi. Banyak yayasan sosial Yahudi yang mulai Januari nanti menghentikan kegiatan sosialnya. Krisis akhirnya mengenai juga lapisan yang paling miskin, yang biasanya menerima santunan dari berbagai yayasan itu.

Siapa bilang krisis kali ini hanya menimpa orang kaya? (*)

Oleh : Dahlan Iskan (Jum’at, 19 Desember 2008)

Siapa saja yang baru kehilangan uang miliaran rupiah di Lehman Brothers (via Citibank Jakarta dan kantor-kantor cabangnya) atau Bank Century (via direkturnya yang cantik itu), sebaiknya mulai tersenyum: banyak orang yang jauh lebih bodoh dari kita semua. Mereka adalah orang-orang Amerika dan Eropa. Mereka baru saja kehilangan triliunan rupiah.

Karena kasus ini baru terungkap pekan lalu, pelakunya belum sempat masuk daftar 10 pendosa terbesar di dunia yang mengakibatkan krisis gobal ini. Joseph Cassano pun seharusnya segera menyerahkan gelarnya itu kepada Bernard Lawrence Madoff yang biasa dipanggil Bernie.

Di tangan satu orang Bernie ini telah hilang uang USD 50 miliar atau sekitar Rp 600 triliun. Uang itu milik ribuan orang dan lembaga keuangan. Mulai bank sebesar HSBC sampai uang milik yayasan-yayasan sosial. Selama ini mereka memang percaya penuh kepada Bernie. Lewat perusahaan milik keluarga Bernie, Madoff Investment Securities LLC, uang mereka memang dijanjikan bisa beranak pinak lebih cepat.

Selama 13 tahun janji itu selalu menjadi kenyataan. Uang yang ditempatkan di Bernie selalu mendapat bunga lebih besar dari bentuk investasi apa pun: deposito, obligasi, reksadana, equity, dan seterusnya. Ini karena Bernie melakukan bisnis perdagangan over the counter (OTC). Inilah bentuk transaksi perdagangan (uang, saham, obligasi, convertible bonds, dan seterusnya) dengan biaya murah.

Istilah over the counter sendiri, menurut Wikipedia, diambil dari istilah perdagangan obat. Yakni, jual beli obat yang pembelinya tidak perlu membawa resep dan bahkan tidak perlu ke dokter dulu. Penjualnya juga tidak perlu bertanya apakah pembelinya membawa resep atau tidak. Dengan demikian, seharusnya, obat bisa dijual lebih murah: tidak perlu ada unsur biaya ke dokter dan tidak perlu ada biaya pengganti kertas resep (komisi dokter). Tapi, bisa mendapat obat yang sama, asal tahu nama dan kegunaannya.

Untuk melakukan perdagangan over the counter itulah Bernie perlu modal besar. Modal bisa didapat dari siapa saja yang mau memercayakan uangnya ke dia, dengan imbalan return yang lebih menarik. Bunga lebih tinggi bisa dijanjikan karena Bernie tidak harus mengeluarkan banyak biaya untuk transaksi-transaksi itu. Ibaratnya, tidak perlu biaya notaris, biaya legal, biaya meterai, biaya konsultan, biaya asuransi, dan seterusnya. Semua penghematan biaya itu bisa dikompensasikan sebagai bunga yang lebih tinggi.

Dengan cara itu nama Bernie semakin top di mata para pemilik uang. Bahkan, banyak yang memberinya gelar “Bernie yang berhati Santa Claus” karena bisa memberikan uang lebih banyak daripada siapa pun. Kian banyak uang masuk, kian banyak aktivitas over the counter yang dilakukan. Lalu Bernie berkembang ke bisnis yang orientasinya juga hebat: market maker, off exchange, dan after hour trading.

Maka pada dasarnya Bernie mirip apa yang dilakukan orang di Wenzhou, Provinsi Zhejiang: uang tidak harus berlalu lalang lewat lembaga-lembaga resmi. Sebelum atau setelah perdagangan saham dilakukan secara resmi di bursa saham pun Bernie terus bisa melayani kebutuhan orang untuk transaksi itu. Dia ibaratnya bisa jadi bursa di saat bursa belum buka atau setelah bursa sudah tutup. Dia juga bisa jadi sarana pertukaran (instrumen keuangan) di luar sarana yang ada. Bahkan, dengan prosedur khusus yang lebih efisien. Bernie dikenal sebagai penawar yang tangguh. Kalau Anda menjual uang atau saham lewat dia, dia pandai menawarkan dengan harga terbaik. Kalau Anda mau membeli saham/uang lewat dia, dia akan membantu Anda menawar lebih hebat.

Masih ada yang membuat perusahaannya sangat efisien sehingga bisa memberikan jasa lebih baik kepada nasabah: semua keluarganyalah yang mengendalikan usaha itu. Mulai anak-anak, adik-adik, sampai ponakan-ponakannya. Meski begitu, semua transaksi sangat profesional: kalau ada satu saja yang tidak setuju, transaksi tidak dilakukan.

Bernie mendirikan perusahaan itu dengan modal hanya USD 5.000 hasil upahnya sebagai penjaga pantai di Rockaway Beach, New York. Usaha ini ditekuni dengan tingkat kehematan, ketekunan, kerja keras yang khas Yahudi. Saat itu hanya istrinyalah yang jadi pegawai. Yakni yang memegang buku. Ketika anak-anaknya sudah lulus kuliah, satu per satu mulai bergabung. Ini seiring dengan semakin besarnya perusahaan. Lalu adik-adiknya dan ponakan-ponakannya.

Perusahaan ini kemudian sukses besar. Bahkan, berhasil menjadi salah satu perusahaan terbesar dalam kancah Wall Street. Modalnya menjadi USD 300 juta atau sekitar Rp 4 triliun. Bernie kemudian memang terkenal sebagai salah satu tokoh pengusaha Yahudi yang sukses. Banyak sekali yayasan sosial Yahudi yang dipercayakan kepadanya, termasuk menjadi chairman universitas Yahudi, Yeshiva University. Kalau memberikan sumbangan, Bernie terkenal dengan angka-angka yang setara puluhan miliar rupiah.

Minggu lalu dia ditangkap dengan dakwaan menggelapkan uang ribuan orang senilai Rp 600 triliun. Kini Bernie ditahan luar karena menaruh uang jaminan USD 10 juta atau sekitar Rp 110 miliar. Sebelum berangkat meninggalkan kantornya, Bernie sempat bicara dengan salah seorang direkturnya, apa yang sebenarnya terjadi. “Ini semua sebenarnya Ponzi Scheme,” katanya sebagaimana dikutip sebuah media di Amerika.

Apa itu “Model Ponzi?” Benarkah dia sebenarnya tidak sekadar melakukan over the counter, off exchange, dan after hour trading, melainkan juga terutama melakukan praktik bisnis “Model Ponzi?”

Nama “Model Ponzi” diambil dari nama orang, Charles Ponzi. Dia orang Italia yang lahir pada 1903 yang kemudian bermigrasi ke Amerika. Pada 1920 Ponzi ditangkap karena melakukan bisnis aneh -yang waktu itu tidak ada namanya. Ponzi-lah yang menemukan teknik bisnis itu. Bisnis tersebut sekarang biasa dikenal dengan nama sistem piramid atau sistem berantai.

Saat ini semua orang sudah tahu apa yang dimaksud: Anda menaruh uang di situ. Lalu harus ada orang lain setelah Anda yang juga menaruh uang di situ. Maka, Anda akan dapat bunga sangat menarik. Bahayanya, semua orang juga sudah tahu: kalau suatu saat tidak ada lagi orang yang mau ikut di sistem itu, runtuhlah piramid itu. Lama-lama banyak sekali variasi atau modifikasi model ini. Bernie juga tidak sepenuhnya melakukan apa yang dilakukan Ponzi. “Ini model Ponzi dalam ukuran raksasa,” ujar Bernie saat memberikan penjelasan pendek kepada direksinya saat ditangkap.

Apakah tidak ada lagi orang yang menaruh uang di Bernie sehingga modelnya ini runtuh? Begitulah. Karena ada krisis, semua orang perlu uang. Lalu ada yang mendadak menjual uangnya yang ada di Bernie ke hedge funds. Nilainya sangat besar, USD 100 juta. Maka ketika dana ini dicairkan, mulailah keruntuhan Bernie. Pihak yang sinis mengatakan, “bisnis model ini adalah bisnis rampok-merampok”. “Untuk bisa membayar perampok harus merampok. Begitu seterusnya.”

Krisis ternyata masih melahirkan krisis. Rangkaian ini masih belum diketahui di mana ujungnya. Minggu lalu pun, ketika orang sudah mulai membicarakan bahwa krisis mungkin berakhir tahun depan, tiba-tiba dunia dikejutkan oleh munculnya kasus Bernie ini. Entah ada kejutan apa lagi bulan depan. (*)

Oleh : Dahlan Iskan (Selasa, 16 Desember 2008)

Koran memang diramalkan akan mati. Tidak lama lagi. Bangkrutnya perusahaan koran terkemuka Chicago Tribune pekan lalu seolah memperkuat ramalan itu. Apalagi, koran besar lainnya seperti Washington Post dan New York Times juga disebut-sebut punya persoalan yang mirip.

Apakah harian Chicago Tribune sudah tidak terbit lagi?

Bukan begitu.

Koran itu masih tetap jaya. Perkiraan saya, Chicago Tribune, sebagai koran, masih sangat menguntungkan. Los Angeles Times pun, anak perusahaan yang lebih besar dari Chicago Tribune, masih hebat. Berbagai koran lainnya yang juga dimilikinya masih baik-baik saja. Demikian juga anak-anak perusahaan yang berupa stasiun TV lokal.

Yang bangkrut itu adalah perusahaan induknya (holding). Kebangkrutan tersebut dikarenakan utang perusahaan induk itu mencapai (tarik napas dulu!): USD 13 miliar. Atau sekitar Rp 140 triliun. Sembilan kali dari nilai asetnya. Parah.

Mengapa sebuah perusahaan koran sampai punya utang sebesar gajah bengkak yang ditiup? Jawabnya agak rumit. Intinya adalah: gara-gara koran itu masuk bursa. Setidaknya semangat bursa itulah yang mendorongnya ke sana.

Jelekkah koran go public? Saya pernah merenungkannya lama. Yakni, sejak oplah koran-koran di AS secara konstan terus menurun sejak 10 tahun lalu. Sebuah data yang kemudian mendukung ramalan bahwa koran tersebut segera mati.

Saya pun berkesimpulan bahwa sebaiknya perusahaan tertentu seperti koran, universitas, dan rumah sakit jangan masuk pasar modal. (Itulah sebabnya, Jawa Pos yang sudah siap go public sejak 10 tahun lalu menunda terus pelaksanaannya. Lalu, memilih obligasi yang saya anggap sudah setengah go public. Obligasi Jawa Pos yang jatuh tempo tanggal 10 Desember kemarin sudah dilunasi sepenuhnya tanpa cacat sedikit pun. Dari pengalaman obligasi itu, Jawa Pos memperoleh banyak pelajaran sebagai perusahaan ‘’setengah” publik).

Saya memperhatikan, dengan go public, terjadilah pertentangan dua arus yang berlawanan keras: idealisme dan komersialisme. Kalau mau tetap idealis, performance korannya di pasar modal tidak sukses. Harga sahamnya tidak akan bisa segemilang perusahaan yang bisa jungkir balik sebebas-bebasnya.

Tapi, kalau hanya ingin mengejar kecemerlangan di pasar modal, bisa jadi koran itu jadi korban. Langsung atau tidak langsung. Korannya hanya akan dipakai sebagai alat dongkrak harga saham.

Tentu saya tidak menuduh harian Chicago Tribune tidak punya idealisme. Atau idealisme Chicago Tribune dinomorduakan. Saya melihat profesionalisme Chicago Tribune terpuji di panggung dunia. Demikian juga Los Angeles Times. Luar biasa hebatnya.

Tapi, karena induk perusahaan koran itu go public, bisa jadi kehebatan Chicago Tribune justru dipakai alat untuk terus memompa performance perusahaan induknya tersebut. Chicago Tribune, juga Los Angeles Times, tampil sebagai “bintang” yang bisa “dijual” oleh induk perusahaan tersebut.

Itulah yang umumnya terjadi di perusahaan publik. Anak perusahaan yang mengkilap selalu jadi tumpuan. Contohnya, anggap saja, seandainya Jawa Pos itu perusahaan publik:

Sebagai perusahaan publik, Jawa Pos tentu harus menjaga agar harga sahamnya terus naik. Tidak boleh berhenti, apalagi turun. Kalau bisa, tiap tahun naiknya minimal harus 20 persen.

Kalau ada kalanya harga sahamnya tidak bisa naik, omzetnya harus terus naik. Juga asetnya. Pokoknya, di dunia ini, tidak boleh ada yang turun.

Bagaimana kalau suatu saat oplah Jawa Pos turun dan pendapatan iklannya juga turun? Bukankah penghasilannya akan turun dan labanya juga turun?

Iklim di pasar modal tidak mau tahu itu. Pokoknya harus naik. Direksi koran itu sendiri tidak mau terjadi penurunan: bonusnya bisa turun. Bahkan, bisa jadi, direksi koran itu sendiri yang ngotot untuk naik karena tergiur oleh bonus yang gila-gilaan.

Maka, kalau suatu saat terjadi penurunan kinerja perusahaan, jalan yang dipakai untuk mengatasinya adalah “jalan pasar modal”: lebih cepat dan lebih mudah. Bukan jalan “tradisional” yang sulit dan lama.

Kalau masih jalan tradisional yang ditempuh, untuk mengatasi menurunnya kinerja koran, langkah yang diambil adalah memarahi wartawan: mengapa bikin berita tidak menarik. Atau memarahi bagian pemasaran: mengapa penjualan korannya turun. Atau memarahi bagian iklan: tidak becus cari iklan. Atau menyalahkan Tuhan: mengapa menurunkan hujan pagi-pagi yang hanya akan mengganggu peredaran koran. Setidaknya memaki gubernur Jakarta : setiap Jakarta banjir, oplah koran turun drastis!

Membina wartawan, mendidik orang-orang marketing, dan seterusnya adalah pekerjaan yang sulit serta memerlukan waktu lama. Apalagi kalau direksi perusahaan koran tersebut tidak mengerti berita yang baik itu yang bagaimana.

Maka, untuk mengatasi stagnannya performance perusahaan, sang direksi akan cenderung mengambil jalan pintas. Apalagi, jalan itu disediakan oleh sistem kapitalisme pasar modal.

Kalau (seandainya) Jawa Pos sebagai (seandainya) perusahaan publik mengalami situasi (seandainya) kesulitan seperti itu, bisa jadi direksinya mengambil “jalan kapitalisme” normal berikut ini:

Untuk menaikkan omzet dan aset, langsung saja beli perusahaan lain. Katakanlah beli saja Rakyat Merdeka. Tiga bulan lagi beli Riau Pos. Lalu beli Sumut Pos. Beli lagi Radar Lampung. Beli lagi Pontianak Post dan seterusnya.

Perusahaan yang dibeli tidak harus yang sudah untung. Yang penting, menurut perkiraan, akan bisa untung. Bahwa kenyataannya nanti tidak untung, jangan dipikirkan benar. Akan ada jalan yang lain lagi.

Untuk membeli-membeli itu juga tidak perlu punya uang. Cukup dengan utang. Jaminannya saham Jawa Pos. Bagaimana kalau nilai saham Jawa Pos tidak cukup besar untuk menjamin utang itu? Jangan takut. Meski kekayaan Jawa Pos Rp 4 triliun, berani saja utang sampai Rp 16 triliun.

Dengan membeli-membeli tadi, kekayaan Jawa Pos yang Rp 4 triliun itu bisa jadi langsung naik menjadi lebih dari Rp 16 triliun. Bukan karena koran-koran yang dibeli tersebut memang hebat, melainkan dengan membeli-membeli tadi, harga saham Jawa Pos sendiri naik drastis. Dengan kenaikan harga saham tersebut, kekayaannya berarti juga naik. Bahwa omzet dan labanya sebenarnya tidak terlalu naik, tidak ada hubungannya.

Yang penting, angka-angkanya sudah naik. Bahwa mutu berita yang dimuat koran-koran tersebut sebenarnya tetap tidak menarik, tidak akan pernah dipersoalkan. Untuk apa mempersoalkan yang kecil-kecil begitu, kalau sudah bisa diatasi dengan cara mudah.

Memperbaiki mutu redaksi adalah cara yang sulit: harus memperhatikan sampai soal titik, koma, detik, menit. Hasilnya juga tidak bisa segera diketahui. Memperbaiki pemasaran juga sulit: tiap pukul 03.00 harus sudah keliling agen-agen. Tidak ada alasan hujan atau banjir. Intinya bagaimana agar koran bisa benar-benar terjual dan tidak sekadar jadi tempat duduk agen.

Sedangkan menaikkan kekayaan lewat pasar modal jauh lebih gampang. Bisa dilakukan di depan komputer di sebuah kafe atau lobi hotel atau ruang rapat yang ber-AC.

Kalau tahun depan harga saham harus naik lagi, tempuh saja cara yang sama: beli lagi koran lain. Atau beli stasiun TV milik orang lain. Atau beli stasiun radio sebanyak-banyaknya. Utang lagi. Lebih kaya lagi.

Kalau ada perusahaan koran yang tidak dijual, paksa saja agar dijual: iming-imingilah ahli warisnya dengan harga yang mahalnya tidak terbayangkan. Mengapa mau membeli kelewat mahal? Lho, mengapa tidak? Toh, uang tersedia dengan mudah untuk dipinjam?

Bahkan, kalau yang mau dibeli itu perusahaan koran yang juga sudah go public, lebih mudah lagi: lakukan hostile take over (pengambilalihan secara kasar di bursa saham). Ini sah. Tidak melanggar hukum. Beberapa tahun lalu, sebuah koran yang sangat hebat di Amerika, Los Angeles Times, merasakan itu.

Waktu terjadinya pun akhir Desember seperti sekarang ini. Waktu itu, semua orang sudah tidak terlalu mikir perusahaan. Sudah sibuk mempersiapkan liburan Natal dan Tahun Baru. Hanya satu orang yang terus sibuk: direktur keuangan. Dia seperti tidak mau libur.

Ternyata, dia punya misi rahasia: mengatur agar dalam waktu sekejap Los Angeles Times di-hostile take over oleh seseorang. Tentu semua transaksi nakal tersebut harus terjadi dalam waktu sangat cepat: selama orang-orang liburan Natal.

Maka, dipikirkanlah caranya. Dokumen apa saja yang harus disiapkan. Bagaimana model transaksinya. Bagaimana menentukan harga belinya. Di mana tanda tangan harus dilakukan. Luar biasa banyaknya pekerjaan yang harus disiapkan. Maklum, yang mau diambil alih ini perusahaan raksasa. Apalagi, semua itu harus dilakukan secara diam-diam, rahasia, dan teliti. Tidak boleh menimbulkan gugatan di belakang hari.

Tibalah hari libur. Semua orang berlibur. Termasuk pemilik koran itu. Tidak ada tanda-tanda apa pun. Begitu perayaan tahun baru selesai, pada hari kerja pertama tahun baru tersebut, keluarlah pengumuman di pasar modal: Los Angeles Times sudah dibeli Chicago Tribune! Pemilik aslinya sendiri baru tahu dari pengumuman itu!

Lalu, bagaimana nasib pemilik Los Angeles Times yang sudah memiliki koran itu sejak didirikan kakeknya lebih dari seratus tahun lalu? Tentu tidak bisa apa-apa. Pulang liburan, tiba-tiba saja dirinya sudah bukan pemilik koran itu lagi! Tiba-tiba saja di pagi hari di tahun baru itu dia kehilangan perusahaannya!

Memang, dia masih mendapat uang banyak. Sahamnya yang masih tersisa dihargai sangat mahal. Tapi, dia sangat marah. Apalagi ketika dia tahu bahwa otak pengambilalihan secara kasar tersebut adalah direktur keuangannya sendiri. Tapi, sang pemilik tidak bisa apa-apa. Semua transaksi itu sah adanya.

Sejak saat itu, banyak orang yang tidak bisa tenang ketika menjalani liburan Natal. Jangan-jangan ketika ditinggal libur, perusahaannya hilang.

Tapi, zaman berputar lagi. Kini, pemilik Chicago Tribune pun menyerah. Minta dibangkrutkan. Utangnya Rp 140 triliun. Tidak mampu membayar lagi.

Meski begitu, saya yakin harian Chicago Tribune dan Los Angeles Times sebagai anak-anak perusahaan masih sangat menguntungkan.

Saya khawatir, perusahaan koran yang go public, atau yang induknya go public, hanya akan mengandalkan mutu sahamnya, bukan mutu korannya. Saya menduga, mulai dari sinilah mengapa mutu koran tidak bisa mengimbangi mutu kehidupan manusia. Dari sini pula bermula mengapa oplah koran terus menurun.

Lalu, apakah Jawa Pos (bukan seandainya) tetap akan go public? Mungkin… ya! Tapi, untuk tujuan yang berbeda.

Sebuah Jalan Enak Menuju Bangkrut

Oleh : Dahlan Iskan (Senin, 15 Desember 2008)

Kalau sudah merasa sumpek yang sampai tidak tertahankan, perusahaan di Amerika Serikat biasanya langsung saja datang ke pengadilan setempat untuk mengajukan permintaan ini: minta dibangkrutkan.

Sejak krisis keuangan September lalu, tiap bulan hampir 100.000 perusahaan yang memilih bangkrut di sana. Beberapa di antaranya bukan perusahaan sembarangan: lembaga keuangan terbesar di dunia, Lehman Brothers; salah satu koran terbesar di dunia, Chicago Tribune; dan mungkin sebentar lagi disusul oleh perusahaan mobil terbesar di dunia, General Motors. Juga salah satu perusahaan judi terbesar di dunia: Las Vegas Sands.

Minta bangkrut adalah sesuatu yang sangat biasa di Amerika Serikat. Apalagi dalam situasi krisis seperti ini. Pada zaman normal saja, kabar tentang perusahaan bangkrut sudah dianggap menu harian. Bukan lagi berita di koran. Kalau toh di surat kabar sering ditemui kabar kebangkrutan, masuknya biasanya sudah di kolom iklan jitu. Yang bakrut bukan saja perusahaan, tapi juga perseorangan. Di zaman normal pun hampir setiap hari ada iklan mini yang menyebutkan siapa bangkrut hari itu.

Sistem hukum dagang di AS memang memungkinkan itu. Seseorang yang kepingin bangkrut langsung saja datang ke pengadilan distrik. Yakni pengadilan tingkat paling bawah. Keputusan pengadilan itu bersifat final. Tidak ruwet harus naik banding dan kasasi. Apalagi pakai peninjauan kembali (PK) segala. Untuk urusan pidana pun, upaya hukum di AS berhenti di pengadilan tinggi di negara bagian. Tidak bisa kasasi sampai mahkamah agung tingkat pusat.

Sesampai di pengadilan distrik itu, seseorang atau sebuah perusahaan bisa langsung mengajukan permintaan sendiri: mau dibangkrutkan sesuai dengan peraturan nomor XI (Chapter Eleven) atau minta bangkrut sesuai dengan peraturan nomor VII (Chapter Seven).

Pilihan itu sesuai dengan tingkat keperluan perusahaan. Misalnya saja, Anda yakin bahwa perusahaan Anda sebenarnya masih baik. Pasar produk Anda masih bisa bersaing. Kesulitan Anda hanyalah bahwa utang perusahaan Anda terlalu besar. Tidak kuat bayar pokok atau bunga. Lalu, aset perusahaan Anda sudah lebih kecil daripada utang itu. Para penagih sudah mulai mengancam Anda, misalnya akan menyita aset Anda. Maka, agar tidak “dikeroyok” kreditor, sebaiknya Anda langsung datang ke pengadilan distrik dan minta dibangkrutkan dengan cara menggunakan Chapter XI.

Di situ Anda harus menjelaskan: benarkah kalau saja para kreditor bisa lebih sabar dan memberikan berapa keringanan, perusahaan Anda masih baik dan pada gilirannya bisa memenuhi kembali seluruh kewajiban itu. Lalu, kepada hakim, Anda mengajukan permintaan apa: potongan bunga, penundaan bunga, tenggang waktu mencicil, mengolor jangka pinjaman, minta membayar ringan di depan meski agak berat di belakang, minta potongan pokok, dan seterusnya. Anda bisa hanya minta salah satu atau beberapa atau semua kemungkinan di atas.

Hakim di pengadilan itulah yang akan menilai proposal Anda itu masuk akal atau tidak, perusahaan Anda itu masih punya prospek atau tidak. Proposal Anda itu juga akan diberikan kepada semua pihak yang punya tagihan kepada Anda. Termasuk kepada para pemasok bahan baku, kontraktor, dan pihak perpajakan. Lalu, para pihak yang punya tagihan ke perusahaan Anda itu juga akan menilai proposal Anda itu masuk akal atau tidak. Lalu, keterangan Anda (juga para pemilik tagihan) didengar oleh hakim. Hakimlah yang memutuskan (final) untuk memenuhi permintaan Anda atau tidak. Kalau dipenuhi, pemenuhannya hanya sebagian, separo, atau seluruhnya.

Kalau hakim memenuhi permintaan Anda, maka meski sudah berstatus bangkrut, perusahaan Anda bisa terus berjalan seperti biasa. Operasi perusahaan bisa lebih lancar karena tidak terbebani kewajiban yang di luar kemampuan perusahaan. Bisa jadi, perusahaan Anda sangat maju lagi dan pada gilirannya mampu memenuhi seluruh kewajiban. Lalu, perusahaan Anda dikeluarkan dari daftar bankrut.

Dalam sistem itu, logikanya adalah:

1) tidak membunuh perusahaan, 2) terjadi keadilan di antara kreditor, 3) kreditor juga harus ikut bertanggung jawab karena besarnya utang di sebuah perusahaan itu, antara lain, juga akibat kesalahan kreditor: mengapa mau memberikan pinjaman.

Tapi, bisa jadi, hakim memutuskan bahwa perusahaan Anda tidak bisa diteruskan. Proposal Anda tidak masuk akal. Kalau sudah demikian, perusahaan Anda akan diserahkan kepada likuidator untuk diapakan. Bisa jadi, dilelang dan hasilnya yang tidak seberapa itu dibagi secara adil kepada seluruh kreditor. Atau perusahaan Anda dipecah-pecah. Unit yang masih bisa jalan akan diserahkan kepada salah satu atau beberapa kreditor untuk terus dijalankan. Unit-unit lain beserta asetnya dilelang.

Dalam hal penerbit Chicago Tribune, kelihatannya agak khas. Persoalan terbesarnya bukan di perusahaan koran itu, tapi di perusahaan induk atau holding-nya. (Besok pagi, di ruang ini, saya akan menguraikan bagaimana perusahaan surat kabar yang begitu gagah itu tiba-tiba saja harus bangkrut dan bagaimana masa depannya).

Penyebab permintaan untuk bangkrut sebenarnya bukan hanya tidak kuat membayar utang. Bisa juga oleh penyebab lain. Dalam kasus General Motors nanti, kalau sampai dilakukan, bisa jadi persoalannya juga di serikat buruh. Meski mungkin juga karena tidak kuat membayar kewajiban utang dan bunga.

Selama ini General Motor selalu mengeluhkan beratnya beban buruh. Ini akibat perjanjiannya yang berat dengan serikat buruh. Karena itu, kalau saja beban utang, cicilan dan bunga diperingan, belum tentu persoalan bisa selesai. Beratnya beban buruh di situ dinilai membuat perusahaan tidak kompetitif lagi.

Maka, dengan status bangkrut sesuai dengan Chapter XI, semua perjanjian yang pernah dibuat perusahaan itu batal dengan sendirinya. Bukan saja perjanjian utang-piutang, tapi juga perjanjian dengan serikat buruh. Ini tentu bisa dipakai sebagai bekal perusahan untuk bangkit lagi dengan memulai babak barunya.

Jadi, bangkrut (di Indonesia) dan bangkrut (di Amerika) itu berbeda. Kalau mendengar sebuah perusahaan di AS mengajukan permintaan untuk bangkrut, bisa jadi tidak berarti perusahaan itu tutup. Bangkrut tetap saja tidak enak. Tapi, beda negara beda akibatnya. (*)

Oleh : Dahlan Iskan (Senin, 24 November 2008)

Peru (artinya “akbar”) adalah negeri asal usul kentang. Juga negara penghasil ikan terbesar dunia karena lautnya jadi pertemuan arus panas dan dingin yang menyuburkan plankton, makanan utama ikan. Pertemuan puncak APEC di Peru menjadi akbar bukan hanya karena harga kentang merosot, tapi juga 21 kepala negara itu membahas krisis global. Dahlan Iskan yang sedang di Peru ikut panas dingin, seperti di pertemuan arus, oleh nilai tukar rupiah yang mengkhawatirkan. Berikut catatannya:

SELAMA tidak ada dolar masuk ke Indonesia dalam jumlah yang seimbang dengan yang keluar, selama itu pula nilai rupiah akan terus merosot. Inilah persoalan yang dihadapi semua negara: semua dolar “pulang” dari mana-mana ke rumah asalnya: Amerika Serikat.

Sebelum krisis, banyak sekali dolar masuk ke Indonesia. Misalnya, untuk membeli saham-saham di pasar modal Jakarta, dipinjamkan ke berbagai perusahaan dalam negeri, diinvestasikan di berbagai bidang usaha, dan dibelikan obligasi (surat utang) negara atau swasta. Ini saya sebut kelompok pertama.

Lalu masih ada lagi yang datang dari hasil ekspor berbagai macam komoditas. Apalagi, harga komoditas waktu itu luar biasa tinggi. Mulai kelapa sawit, batu bara, kakau, karet, nikel, dan seterusnya. Kini tidak banyak lagi pembeli komoditas itu. Jumlah ekspor kita tidak saja menurun, tapi nilai ekspor juga merosot karena harga komoditas itu rata-rata turun lebih 50 persen. Ini saya sebut kelompok kedua.

Memang masih ada lagi sumber kedatangan dolar: kiriman uang dari tenaga kerja kita di luar negeri (TKI/TKW). Tapi, karena gaji mereka di luar negeri kecil-kecil (karena umumnya tenaga kasar), jumlah dari remiten itu tidak sebesar India (Rp 300 triliun), Tiongkok (Rp 250 triliun) atau bahkan Filipina (Rp 150 triliun). Ini saya sebut kelopok ketiga.

Sumber lain kedatangan dolar masih ada meski kurang kita harapkan: utang luar negeri. Baik utang bilateral maupun multilateral lewat Bank Dunia, IMF, ADB, IDB, dan seterusnya. Anggap saja ini kelompok keempat.

Kelompok pertama, yang jumlah dolarnya terbesar, kini sama sekali tidak datang. Tidak ada lagi pemilik dolar yang membeli saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kelompok kedua, dolar dari hasil ekspor, yang jumlahnya sangat besar, kini tinggal kurang dari separonya. Apalagi, kalau para eksporter menahan dolar hasil ekspornya di luar negeri. Kelompok ketiga, dolar yang dihasilkan para TKI/TKW, mestinya masih utuh. Sayangnya, selain jumlahnya kecil, ada ancaman mereka terkena PHK akibat semua negara memang terkena krisis.

Lantas, coba kita lihat dolar yang keluar dari Indonesia.

Kelompok pertama adalah dolar yang cabut dari BEI. Melihat indeks harga saham yang turun dari hampir 3.000 poin menjadi 1.000 poin, itu menjadi indikator banyaknya dolar yang ditarik pulang dari Jakarta.

Kelompok kedua, lawannya ekspor, adalah impor. Kita tetap perlu mengalirkan dolar ke luar negeri untuk membeli bahan baku industri dan barang modal. Kalau tidak, pabrik-pabrik kita yang sebagian bahan bakunya masih harus impor akan tutup. Tapi, jumlah dolar yang diperlukan untuk ini mestinya sedikit menurun karena harga bahan baku internasional juga turun. Untungnya, kita tidak impor beras lagi, meski (sayangnya) tetap impor BBM dalam jumlah yang sangat besar. Kita perlu mengalirkan dolar ke Singapura untuk membeli BBM dari sana.

Kelompok ketiga, lawannya TKI/TKW, tidak memerlukan dolar yang sangat besar. Tenaga asing yang di Indonesia jumlahnya berkurang untuk penghematan.

Kelompok keempat, lawannya utang luar negeri, adalah bayar bunga dan cicilan. Kini kita memerlukan dolar 30 persen lebih banyak untuk membayar utang luar negeri berikut bunganya. Ini karena kurs rupiah yang melemah 30 persen. Pernah, di akhir zaman Orde Baru, kita harus mencari pinjaman luar negeri dalam jumlah besar yang kegunaan sebenarnya hanya cukup utuk membayar cicilan berikut bunga utang luar negeri itu sendiri.

Dari gambaran di atas, jelas bahwa jumlah dolar yang pergi dari Indonesia jauh lebih besar daripada yang datang. Dengan gambaran yang amat jelas seperti itu, akal sehat akan langsung mengatakan bahwa sudah seharusnya nilai rupiah menurun.

Apalagi, masih ada satu yang lebih penting: banyak orang kita sendiri yang ikut-ikutan membeli dolar karena panik atau tidak percaya kepada rupiah. Dolar yang mereka beli itu sebagian dilarikan ke bank-bank di luar negeri. Sebagian lagi dilarikan ke bawah bantal. Baik yang dikirim ke luar negeri maupun yang ditaruh di bawah bantal akibatnya sama saja: melemahkan rupiah. Apalagi “melarikan” dolar ke luar negeri kini tidak sulit. Tidak harus secara fisik dikirim ke luar negeri: cukup ditaruh di cabang bank asing yang ada di Indonesia. Singapura cukup cerdik: baru saja mengumumkan, dolar yang dikirim ke bank mereka di Singapura atau yang ditaruh di cabang bank mereka yang ada di Indonesia diperlakukan sama: sama-sama dijamin 100 persen.

Para pemilik uang yang “melarikan” dolarnya itu sama sekali tidak bisa disalahkan. Uang tidak punya kewarganegaraan. Uang juga tidak ber-KTP. Uang itu seperti air, akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Itulah sebabnya, banyak yang mengusulkan agar pemerintah Indonesia membuat bendungan: yang selama ini sudah memberikan jaminan kepada penabung sampai Rp 2 miliar agar mengimbangi Singapura dengan cara menaikkan penjaminan menjadi 100 persen. Sebuah usul yang sampai hari ini belum dipenuhi pemerintah. Alasannya: membuat bendungan itu mahal. Apalagi, kalau sampai jebol seperti 10 tahun yang lalu. Sudah dibendung pun air masih berusaha merembes.

Lalu, kapan dolar berhenti mengalir keluar? Atau bisa kembali masuk?

Kelompok pertama, di bidang modal (untuk membeli saham atau investasi di Indonesia), kelihatannya masih lama. Masih harus kita tunggu sampai 1,5 tahun lagi. Kalau semua “lubang” yang di Amerika sana sudah tertutupi, barulah ada harapan dolar mulai tumpah sedikit-sedikit. Tumpahannya pun akan membasahi bagian-bagian yang paling dekat dengan mereka dulu. Padahal, sampai hari ini, “lubang” itu belum tertutup sama sekali. Bahkan, ada yang menyebut seberapa dalam “lubang” itu masih belum diketahui dasarnya.

Kelompok kedua, yakni sembuhnya ekspor, mungkin perlu waktu satu tahun. Itu sekadar untuk membaik, bukan untuk bisa sembuh 100 persen. Bisa membaik saja kita sudah harus bersyukur. Kita berharap, apa pun keadaannya orang perlu makan. Berarti perlu bahan-bahan makanan. Bahan makanan itu juga perlu digoreng. Perlu minyak sawit dan batu bara. Kita bisa ekspor lagi. Memang tidak bisa sembuh 100 persen -karena tidak mungkin lagi harga komoditas setinggi langit seperti sebelum krisis. Ini akibat tidak akan ada lagi perdagangan tanpa perlu menyerahkan barangnya.

Kelompok ketiga, remiten dari TKI/TKW, tidak akan banyak perubahan.

Kelompok keempat, utang luar negeri, mau tidak mau harus dilakukan. Ini seperti orang yang harus bercerai: tidak disukai, tapi harus dilakukan. Persoalannya, apakah masih ada negara yang mau menyisihkan uangnya untuk membantu negara lain? Kisah sulitnya Islandia dalam mengemis bantuan ke negara-negara Eropa sudah saya jelas di tulisan yang lalu. Sampai negara itu bankrut. Akhirnya Islandia harus mengemis ke IMF. Demikian juga Pakistan dan Ukraina. Bahkan, baru-baru ini Turki menyusul.

IMF yang pernah mengaku salah dalam memberikan “obat” pada Indonesia, tampaknya akan lebih diberdayakan kembali. Tentu dengan model berbeda dengan 10 tahun lalu. Jepang, misalnya, sudah komitmen menyalurkan dana USD 100 miliar bagi negara-negara berkembang, lewat IMF. Apakah Indonesia harus kembali berurusan dengan IMF?

Indonesia mestinya memang memerlukan dua macam bantuan.

Pertama, jenis pinjaman langsung. Ini untuk menutup defisit APBN. Dalam masa krisis ini, penerimaan pajak pasti turun. Padahal, kita perlu memperbesar APBN agar ada uang besar mengalir ke masyarakat. Dengan demikian, diharapkan krisis tidak memburuk. Tapi, karena penghasilan negara menurun, mau tidak mau harus mencari pinjaman.

Kedua, jenis bantuan jaminan dalam bentuk fasilitas swaps nilai tukar. Kalau negara menjamin para penabung, negara juga perlu penjaminan dari luar. Singapura mendapat fasilitas seperti itu sebesar USD 20 miliar dari AS. Itulah sebabnya, nilai tukar dolar Singapura tidak parah-parah amat. dan Korsel juga mendapat fasilitas swaps masing-masing USD 30 miliar.

Kita mungkin sulit mendapat fasilitas seperti itu, karena kita tidak dianggap sahabat sangat baik oleh AS. Bagaimana kalau dari negara-negara Arab yang sesama Islam? Sekali lagi, uang itu bukan saja tidak ber-KTP, tapi juga tidak beragama. Arab Saudi memilih memperbesar kepemilikannya di Citibank yang harga sahamnya tinggal USD 4 dolar alias tinggal 20 persen dari nilai tertingginya. memilih pesta besar meresmikan negaranya sebagai salah satu pusat glamor dunia.

Anehnya, kita ikut larut mengelu-elukan Barack Obama. Padahal, untuk kepentingan Asia, sebenarnya akan lebih baik kalau presiden AS dari Partai Republik. Ini sudah dibuktikan berkali-kali. Setiap presidennya dari Demokrat, setiap itu pula Asia kurang diuntungkan.

Kalau saja presiden terpilih kemarin adalah McCain bisa-bisa justru semakin cepat menguatkan Asia, alias mempercepat penurunan peran AS di dunia. Dengan demikian, kita bisa segera tahu siapa pemimpin dunia berikutnya: bagaimana wataknya dan apakah bisa lebih membawa kebaikan bagi dunia.

Kita lagi menunggu sang pemimpin baru dunia itu: apakah membawa kemakmuran seperti naga terbang, atau menakutkan seperti barongsai mengamuk, atau sangat menyenangkan seperti kungfu panda. (*)

Obama Siap Gelontor Dana Krisis ala RRT

Oleh : Dahlan Iskan (Rabu, 19 November 2008)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan tiba di Brasilia, ibu kota Brazil, pada pukul 03.00 kemarin. Menjelang subuh itu, Dahlan Iskan yang terus menyertai rombongan presiden, menulis bagian akhir dari masalah krisis ekonomi global yang dilihatnya setelah pertemuan puncak 20 kepala negara di Washington DC.

Barack Obama terpilih, krisis tidak mereda. Pertemuan puncak 20 kepala negara (90 persen kekuatan ekonomi dunia) selesai, krisis tetap memburuk. Semua negara sudah membuat langkah untuk mengatasinya, krisis terus berlanjut.

Lalu apa maunya?

Jelaslah bahwa persoalannya bukan sekadar kepanikan yang disusul hilangnya rasa percaya diri. Dengan kata lain, persoalannya memang pada fundamen ekonomi yang sangat rapuh.

Memang masih ada satu momentum lagi yang ditunggu: dilantiknya Obama menjadi presiden ke-44 AS pada 20 Januari tahun depan. Antusiasme masyarakat untuk melihat pelantikan itu memang luar biasa. Pertanda masih ada “pengharapan”. Kursi untuk umum yang hanya disediakan 300 buah, jelas tidak memadai. Yang antre mendaftar sudah lebih dari 100.000 orang. Terpaksa akan diundi. Yang tidak beruntung bisa hadir bersama penggembira umum dengan cara berdiri di taman luas yang disebut Washington Mall. Diperkirakan lebih satu juta orang -yang berarti memecahkan rekor- akan memenuhi taman itu.

Maka bisa dibayangkan betapa kecewanya rakyat AS kalau ternyata paket yang akan diberikan Obama kepada rakyatnya yang sedang krisis tidak memadai. Sampai sekarang belum terungkap paket seperti apa yang disiapkan pemerintahan baru. Namun, kalau apa yang dijanjikan dalam kampanye bisa dipakai untuk dasar perkiraan, kelihatannya Obama akan terus menggelontorkan uang untuk meningkatkan daya beli rakyatnya: pajak kelas menengah dipotong, biaya pendidikan diperbesar, anggaran kesehatan dinaikkan, industri-industri yang penting bagi AS seperti industri mobil akan digerojok uang negara. Pemda-pemda yang kini juga kesulitan anggaran akan dibantu.

Itu berarti Obama akan terus meningkatkan utang, dengan cara mengeluarkan obligasi negara. Padahal, kini utang negara sudah mencapai USD 52 triliun. Kalau semua gambaran di atas terjadi, berarti akan ada tambahan utang sampai USD 1,5 triliun. Angka ini diambil berdasarkan besaran “uang krisis” yang dianggarkan Tiongkok sebesar hampir USD 600 miliar. Artinya, kalau Tiongkok saja bisa menyediakan “dana krisis” 20 persen dari GDP-nya, Obama minimal harus juga menganggarkan “dana krisis” 20 persen dari GDP (produk domestik bruto) AS.

Tiongkok memang jadi buah bibir di seluruh dunia. Kemampuannya menyediakan “dana krisis” membuat sebagian ahli di AS minta agar cara itu ditiru AS. Tentu juga ada yang menentang. Misalnya, yang beranggapan bahwa problem yang dihadapi AS tidak akan sebesar yang ditanggung Tiongkok. Di Tiongkok, krisis ini memang bisa berakibat fatal: bertambahnya angka kemiskinan masal. Sedangkan di AS, maksimal hanya akan membuat resesi ekonomi. Artinya, tidak ada lagi orang yang mampu membeli mobil, TV, kulkas, anjing, atau ranjang. Tapi, karena umumnya orang AS sudah punya semua yang disebut itu, apa yang dirisaukan? Toh mobil yang ada masih bisa dipakai selama tiga tahun lagi, sampai resesi selesai. Dan mobil itu, untuk ukuran kita, sampai 10 tahun lagi pun masih membanggakan untuk dipakai.

Resesi itulah yang akan diatasi di AS. Caranya, itu tadi, terus menggelontorkan uang negara kepada lapisan masyarakat yang terkena.

Orang awam tentu akan bertanya: dalam keadaan uang langka seperti sekarang, apakah masih ada orang yang mau memberi utang pada Obama -dengan cara membeli obligasi negara? Bukankah negara seperti Indonesia mencari utang satu persen (dari GDP) saja mengalami kesulitan?

Untuk urusan utang seperti itu AS tidak akan pernah mengalami kesulitan. Obligasi negara terus laku dijual.

Pertama, dolar AS menjadi mata uang dunia. Yakni, sejak perdagangan emas dunia dinyatakan dalam dolar AS pada 1930-an, disusul keputusan bahwa perdangan minyak juga dinyatakan dalam dolar AS pada 1971.

Kedua, aset AS luar biasa besar. Aset seperti itu yang belum dimiliki negara seperti Indonesia. Ibarat perusahaan, negara mestinya juga punya neraca laba rugi. Dalam neraca itu juga harus terlihat berapa sebenarnya aset negara. Misalnya, batu bara yang tiap hari dikeruk dalam jumlah jutaan ton itu. Sebenarnya hak milik siapa? Mengapa cadangan batu bara se-Indonesia tidak bisa diakui sebagai kekayaan negara? Demikian juga emas, minyak, nikel, dan seterusnya? Mengapa semua itu tidak masuk dalam neraca keuangan negara, sehingga terlihatlah Indonesia sebagai negara kaya yang kalau pinjam uang, ada yang dijaminkan?

Pemerintah yang sekarang memang mulai melangkah ke sana. Untuk kali pertama pemerintah membentuk dirjen kekayaan negara. Yakni, sejak Dr Sri Mulyani Indrawati menjabat menteri keuangan. Pemerintah-pemerintah yang lalu belum ada pemikiran ke arah sana. Namun, pekerjaan ini juga memerlukan waktu lama. Bisa-bisa perlu waktu 5-6 tahun lagi.

Masih ada beberapa hambatan. Secara teknis, penyertifikatan aset-aset negara memerlukan biaya besar -meski sebenarnya bisa diselesaikan dengan gampang. Bukankah Badan Pertanahan Negara juga milik negara? Lalu, kalau aset itu harus diapraisal untuk mendapatkan nilai pasar yang sebenarnya, juga harus membayar pajak yang besar. Ini pun sama: negara membayar pajak kepada negara. Kenapa tidak tukar-menukar angka saja.

Namun, secara mendasar juga masih ada hambatan. Misalnya, pasal 33 UUD yang berlaku sampai sekarang masih membuat keraguan. Harus ada tafsir resmi mengenai sumber daya alam yang di pasal itu disebut “dikuasai” oleh “negara”. Harus jelas apa yang dimaksud “dikuasai” dan siapa yang disebut “negara”. Harus dijelaskan secara hukum bahwa yang dimaksud “dikuasai” adalah “dimiliki”. Sedang yang dimaksud “negara” adalah siapa: perusahaan negara? Instansi? Dan seterusnya.

Politisi di parlemen tentu tidak memahami mengapa harus dijelaskan seperti itu. Tapi, bagi orang akuntansi, itu sangatlah penting. Untuk bisa membukukan kekayaan itu dalam neraca negara, harus ada landasan hukumnya. Kalau, sudah jelas bahwa seluruh batu bara, emas, minyak, nikel, dan seterusnya itu milik negara, tinggal diapraisal berapa harga semua itu. Lalu, akuntan punya dasar untuk membukukan angka tersebut ke dalam neraca. Kalau tidak, tidak akan bisa kekayaan itu secara resmi diakui sebagai kekayaan negara.

Di masa lalu, mungkin memang tidak ada keinginan memperjelas semua itu. Dengan tidak jelas, bukankah bisa ditafsirkan sesuai keinginan penguasanya?

Di Amerika Serikat, semuanya jelas. Karena itu, perhitungan keuangannya juga jelas. Bahkan, dengan kekuasaan Amerika seperti sekarang, kalaupun tidak ada yang membeli obligasi negara, bukankah masih bisa mencetak uang? Bagi negara seperti Indonesia, mencetak uang (menambah peredaran uang baru tanpa menarik uang lama) sangat berbahaya. Bisa mengakibatkan inflasi. Tapi bagi AS? Dengan posisi sebagai mata uang dunia? Yang peredaran dolarnya di luar negeri lebih besar dari di dalam negeri? Kalau toh terjadi inflasi, dampak di dalam negerinya lebih kecil daripada di luar negeri. Apalagi, kata “mencetak” dolar di sini tidak harus dalam pengertian benar-benar mencetak uang. Bukankah semua itu, kini, hanya angka-angka digital? Yang bertambah adalah angka dan yang berkurang juga angka?

Tentu yang demikian tidak fair sama sekali bagi negara di seluruh dunia. Tapi, mau berbuat apa?

Memang Eropa sudah melangkah dengan menciptakan uang bersama yang disebut euro. Tapi, itu masih belum bisa menggantikan dolar. Kelak, barangkali, kalau Tiongkok sudah benar-benar menjadi superpower, Asia bisa menciptakan mata uang sendiri, Yuan Tiongkok, sebagai alat pembayaran internasional. Dengan demikian, di dunia akan ada tiga mata uang yang sejajar: dolar AS, euro, dan yuan.

Mungkin kita masih akan bisa melihat zaman itu: 50 tahun lagi. (habis)

Rakyat AS Geram dengan Gaji Eksekutif

Oleh : Dahlan Iskan (Selasa, 18 November 2008)

Sampai berlangsungnya pertemuan puncak 20 kepala negara yang menguasai 90 persen ekonomi dunia di Washington ini, Kongres Amerika Serikat masih belum berhasil mendatangkan Joseph Cassano, pimpinan unit usaha AIG di London, yang dianggap sebagai orang yang paling bersalah dalam krisis global ini. Tapi, pekan lalu Kongres sudah memanggil atasan Cassano, yakni mantan CEO perusahaan asuransi terbesar di dunia itu, Michael Sullivan.

Dari pemanggilan Sullivan itu tergambar bahwa AIG memang sudah sangat bergantung pada unit usahanya yang dia beri wewenang luas di London itu. Bahkan, penghasilan Cassano sendiri sudah lebih besar daripada gaji CEO di kantor pusatnya di New York. Begitu bergantungnya kantor pusat pada unit usaha yang di London itu sampai-sampai, ketika pada akhirnya Sullivan harus memberhentikan Cassano dari jabatan kepala unit pada 29 Februari lalu (saat AIG terbukti menderita kerugian USD 11 miliar atau sama dengan Rp 130-an triliun), Cassano masih mendapat pesangon USD 34 juta atau sekitar Rp 370 miliar! Tidak hanya itu, Sullivan masih mengangkatnya sebagai konsultan perusahaan dengan gaji sebulan USD 1 juta atau sekitar Rp 12 miliar!

Bayangkan, orang yang paling bersalah sedunia, ketika dipecat pun masih punya gaji bulanan yang besarnya cukup untuk menggaji presiden Indonesia selama 12 tahun! Bandingkan dengan gaji presiden Indonesia yang hanya Rp 59 juta/bulan, atau gaji menteri kita yang hanya Rp 19 juta sebulan (yang kalah dengan gaji pimpinan redaksi Jawa Pos sekalipun).

Padahal, menjadi presiden Indonesia pusingnya bukan main. Bukan saja tidak bisa lagi korupsi, membela besan pun tidak bisa lagi. Mau menaikkan gaji para menteri Indonesia pun selalu khawatir dianggap tidak peka pada keadaan rakyat. Padahal, sejak menjadi presiden empat tahun lalu, SBY belum pernah menaikkan gaji menteri-menterinya. Apalagi, kalau harus membeli pesawat khusus kepresidenan. Dia tidak akan mau melakukannya saat ini. Karena itu, perjalanan ke summit ini pun harus dilakukan dengan cara mampir-mampir karena pesawatnya tidak mampu menempuh jarak jauh. Bahkan, untuk menghadiri pertemuan puncak APEC di Peru minggu depan, masih harus mampir-mampir ke Meksiko, transit di Lima, mampir ke Brazil, dan baru ke Peru.

Tapi, mampir di Meksiko dan Brazil masih bisa dimanfaatkan untuk menggalang langkah kelanjutan dari hasil pertemuan puncak di Washington. Untuk benar-benar bisa merumuskan kesepakatan yang konkret, menurut Presiden SBY, masih diperlukan tiga-empat kali summit lagi. Presiden mengingatkan kenyataan untuk mencapai kesepakatan yang disebut Bretton Wood dulu, juga diperlukan waktu tiga tahun. Bahkan, untuk membentuk ASEAN, diperlukan summit selama 17 tahun! Itulah sebabnya, Presiden SBY selalu menekankan perlunya usaha mati-matian di dalam negeri sendiri.

Bayangkan, orang sedunia harus pontang-panting gara-gara penciptaan sistem CDS. Yang pontang-panting orang miskin dengan gaji kecil, yang bikin pontang-panting tetap menikmati kekayaannya yang berlimpah.

Jangan dibayangkan gaji Cassano ketika masih menjabat kepala unit. Saat itu, selama enam tahun, gaji Cassano Rp 300 miliar/tahun. Dengan demikian, kalau gaji dan bonusnya selama menjabat kepala unit itu ditotal, sudah mencapai Rp 4 triliun dengan kurs kemarin. Gaji Cassano memang didasarkan pada kinerja usahanya yang luar biasa. Karena itu, dia terus menciptakan cara-cara baru secara agresif agar penghasilannya sendiri juga terus membesar.

Rasanya orang seperti Cassano tidak akan terjerat peraturan. Dalam kaitan dengan CDS, dia tidak melanggar peraturan apa pun. Credit default swaps (CDS) yang dia lakukan selama enam tahun itu, sebenarnya cara Cassano untuk meraih semua itu dengan sangat cerdik. Tanpa menyangka kalau akibatnya sampai menyusahkan orang seluruh dunia. Betapa hebatnya orang yang saat diangkat menjabat kepala unit usianya baru 45 tahun itu.

Transaksi CDS yang dilakukan di unit usaha pimpinan Cassano mencapai USD 562 miliar. Tiap tahun pertumbuhan omzet dan laba AIG terus naik drastis. Nama AIG menjadi amat hebatnya. CEO-nya yang di New York terus memuji kenaikan laba kantor pusat yang praktis disumbangkan oleh unit usahanya itu. Pendapatan AIG yang pada 1999 masih USD 737 juta, lima tahun kemudian menjadi USD 3,6 miliar. Tingkat labanya akan membuat siapa saja mengaguminya: 85 persen dari revenue. Inilah perusahaan jasa dengan tingkat laba tertinggi di dunia. Praktis inti bisnis AIG sudah berada di unit usahanya yang di London ini. Yakni, unit usaha yang disebut “unit usaha produk-produk keuangan” di bawah pimpinan Cassano. Itulah sebabnya, mengapa gaji Cassano terus dilipatgandakan. AIG memang terkenal royal memberi bonus kepada jajaran pimpinannya. Bonus tahunannya bisa mencapai 30 persen dari laba. Padahal, yang disebut laba itu masih berupa laba di buku. Yang jadi laba beneran atau tidak baru diketahui di tahun-tahun berikutnya. Sedangkan bonus tahunan yang diberikan adalah uang cash, yang dikeluarkan saat itu juga.

Saya juga biasa memberi bonus kepada pimpinan anak perusahaan berdasar kinerja. Baik di Jawa Pos Group maupun di PWU Group (perusahaan daerah Jatim). Tapi, saya selalu melihat laba tidak seperti itu. Khusus untuk pemberian bonus, saya selalu mendasarkan pada laba yang dikaitkan dengan piutang ragu-ragu (meskipun sebenarnya bisa tertagih), umur piutang, kas/setara kas, dan beberapa syarat lain lagi. Itu pun masih belum cukup. Harus dilihat juga tingkat persediaan bahan baku maupun bahan jadi. Sebab, kadang-kadang, pimpinan perusahaan yang dirangsang dengan bonus suka “memainkan” persediaan.

Bisa jadi sebuah perusahaan labanya kelihatan besar, tapi ternyata karena persediaan bahan jadinya sangat besar. Padahal, belum tentu bahan jadi itu bisa terjual semua. Sikap seperti ini mungkin dinilai pelit. Tapi, pengendalian seperti itu bukan saja bisa mengerem kerakusan, melainkan juga membuat perusahaan berjalan dengan keadaan apa adanya.

Cassano sendiri yang mulai bekerja di AIG pada 1987 dan mulai menjabat pimpinan unit ini sejak 2003 sebenarnya tidak terlalu salah. Dia berani memberikan jaminan CDS karena melihat yang meminjam uang (yang dijamin) itu adalah lembaga-lembaga keuangan terbesar di dunia dengan rating tertinggi, AAA. Logikanya: apalah risiko memberi jaminan kepada orang kaya. Masak orang kaya tidak bisa bayar utang! Suatu kali, Cassano memang sangat bangga mengumumkan siapa saja klien-klien yang dia beri jaminan itu. Tapi, kalau mau jujur, Cassano pasti akan merasa bahwa langkahnya itu suatu saat akan meledak. Risikonya terlalu besar.

Risiko itu akhirnya tiba juga. Akhir 2007, bank-bank Eropa yang meminjamkan uang ke lembaga keuangan AS dengan jaminan CDS dari AIG, mulai menagih ke AIG karena “gajah-gajah” di AS itu ternyata mulai tidak sanggup bayar utang. Total tagihan penjaminan yang masuk pun tidak kepalang tanggung: USD 11 miliar atau sama dengan Rp 100 triliun lebih. Tentu AIG tidak siap dengan tagihan mendadak sebegitu besar. Akibatnya, rating AIG turun. Kepercayaan runtuh. Kerugian mulai menganga. Akhir 2007 unit usaha di bawah Cassano itu saja rugi USD 25 miliar.

Cassano pun diberhentikan. Tapi, hebatnya dia masih mendapat pesangon Rp 300 miliar! Bahkan, tak lama kemudian AIG masih mengangkatnya menjadi konsultan dengan bayaran Rp 12 miliar sebulan! Begini-beginilah yang membuat rakyat Amerika marah. Lalu tidak percaya lagi pada lembaga keuangan. Padahal, begitu terjadi ketidakpercayaan, di situlah bermula sebuah kepanikan. Dan kepanikan itulah yang memperparah krisis.

Kepanikan itu mencapai puncaknya ketika Lehman Brothers, perusahaan keuangan terbesar di dunia menyatakan diri bangkrut pertengahan September lalu. Habislah harapan. Orang langsung berpikiran begini: Lehman Brothers saja bangkrut, pasti yang lain-lain akan bangkrut. Kita jadi ingat Indonesia 10 tahun lalu. Puncak kepanikan kita waktu itu adalah juga ketika 16 bank ditutup (atas permintaan IMF). Orang-orang waktu itu langsung berpikiran begini: bank-bank yang mana lagi yang akan ditutup berikutnya.

Karena itu, para pembuat daftar penyebab krisis ini, nama CEO Lehman Brothers Richard Fuld juga dimasukkan sebagai pendosa terbesar nomor 2, di bawah Cassano. Sedangkan pendosa terbesar nomor 3 adalah Christopher Cox, chairman Komisi Securities and Exchange di Amerika yang seharusnya mengawasi semua kebobrokan itu.

Dari berbagai media di dunia ini, daftar itu memang panjang. Pendosa terbesar nomor 10 adalah, ini dia: rakyat Amerika Serikat. Yakni, dosa karena keborosannya, kerakusannya, dan kesenangannya menggunakan kartu kredit!

Cox, pendosa nomor 3 itu, selama ini juga dikenal sebagai orang “sakti”. Waktu muda kecelakaan hebat di Hawaii sampai punggung dan kakinya patah. Dia harus enam bulan berjalan dengan tongkat dan dengan banyak baja di tubuhnya. Dia punya meja khusus yang memungkinkannya bisa bekerja sambil berdiri -karena ada dua baja di punggungnya.

Dia juga diserang kanker aneh, tapi sembuh total. Adiknya, ketika kecil, meninggal tragis saat mau ke gereja. Waktu itu si adik berdiri di belakang mobil yang akan disetiri ayahnya ke gereja. Si ayah mengundurkan mobil tanpa tahu anaknya di belakang mobil. Terlindas.

Cox kini diserang habis-habisan. “Kalau saya presiden AS sekarang, sudah saya pecat dia,” kata McCain saat kampanye dulu. Cox masih bisa menghindar. Cox melihat serangan McCain itu hanya bahan kampanye. “Cara terbaik menghindari serangan berbau politik seperti itu tidak ada jalan lain kecuali menunduk,” katanya seperti disiarkan pers. Kini Cox juga didengar keterangannya oleh DPR AS. Kita ingin melihat apakah dia masih sakti kali ini. Setidaknya dia masih selamat karena justru McCainlah yang gagal jadi presiden.

Yang jelas masih sakti adalah Cassano. Sampai saat ini belum ada media yang berhasil mewawancarai dia. Dia tinggal di rumah tiga lantai dekat department store terkenal di Harolds, London, dengan kebunnya yang tenang. Hidup Cassano!

SBY “Berkelahi” dengan Jurus Sendiri

Oleh : Dahlan Iskan (Senin, 17 November 2008)

Kalau harus dibuat daftar orang yang paling disalahkan sebagai penyebab krisis global sekarang ini, semua akan sepakat memasukkan nama ini: Joseph J. Cassano. Dialah yang harus berada di urutan pertama daftar itu. Cassano-lah pencipta apa yang disebut credit default swaps (CDS) -izinkan saya menerjemahkannya dengan “perlindungan terhadap kredit gagal bayar”, satu istilah yang sebelum terjadi krisis ini masih sangat langka di Indonesia.

Bahkan, kalau banyak analis mengatakan Eropa-lah yang akan menjadi korban terparah sebagai dampak krisis ini, kaitannya juga dengan CDS itu. Nama Cassano amat top di Eropa dalam pengertian yang negatif. Cassano memang orang New York, tapi berkantor di London, Inggris. Hebatnya, kantor pusatnya di New York sangat bergantung padanya. Bahkan, ada yang menggambarkan, kantor pusat AIG (American International Group), perusahaan asuransi terbesar di dunia di New York itu sudah bertekuk lutut pada anak perusahaannya atau unit usahanya di London yang di bawah komando Cassano ini.

Cassanolah yang membuat AIG runtuh dan memaksa pemerintah Amerika Serikat mengambil alih 85 persen saham AIG dengan cara menyuntikkan dana ke AIG USD 85 miliar, hampir sama dengan nilai seluruh APBN kita.

Cerita kehebatan Cassano itu kira-kira begini: Pada 1990-an bank-bank di Eropa umumnya kelebihan dana. Artinya, terlalu banyak uang deposito milik masyarakat yang ditaruh di bank-bank Eropa. Orang Eropa memang lebih konservatif. Tidak terlalu senang spekulasi bermain saham. Ini berarti bank harus membayar bunga deposito kepada masyarakat terlalu banyak. Maka, bank-bank Eropa mencari akal sekuat tenaga untuk memutar uang tersebut agar bisa menghasilkan bunga lebih besar.

Cassano mengetahui itu. Di sisi lain Cassano juga tahu lembaga-lembaga keuangan di AS lagi kesulitan dana karena banyaknya kredit perumahan yang macet (subprime mortgage). Apalagi, tingkat kesenangan masyarakat Amerika Serikat menabung sangatlah kecil. Orang AS dikenal suka belanja (dan dianggap inilah yang membuat ekonomi AS bergairah) membuat tingkat tabungan masyarakat AS termasuk yang paling rendah di dunia: rata-rata hanya 2 persen dari pendapatan. Terlalu banyak orang yang hidupnya bergantung pada kartu kredit. Artinya, keuangan masyarakat sering defisit per bulan.

Bank-bank Eropa melihat situasi di AS itu seperti menghadapi madu dan racun. Apalagi, jaringan Cassano sangat agresif menggoda mereka. Di satu pihak bank-bank Eropa sangat ingin menyalurkan kelebihan dananya ke sana karena iming-iming suku bunga yang sangat menggiurkan. Di lain pihak bank-bank Eropa itu takut lantaran agunan yang diterima adalah rumah-rumah yang berasal dari sitaan kredit macet. Padahal, harga rumah-rumah itu sudah jauh lebih rendah daripada nilai kredit yang macet.

Yang paling ditakutkan bank-bank Eropa adalah: jangan sampai melanggar aturan bank internasional yang disebut Basel II, terutama menyangkut kecukupan modal. Dalam aturan itu disebutkan bahwa setiap memberikan kredit, bank harus meningkatkan modal yang disimpan di penjaminan. Semakin kurang berkualitas kredit itu semakin tinggi nilai modal penjaminannya. Bank-bank di Eropa tahu kalau sampai mereka memberikan kredit yang dikaitkan dengan subprime mortgage, konsekuensi permodalannya sangat berat.

Di saat seperti itulah Cassano datang dengan resep yang dianggap bisa membersihkan racun dari madu. Bank-bank Eropa bisa menikmati bunga tinggi yang ditawarkan Cassano tanpa harus meneguk racunnya. Yakni, menggunakan resep bikinan Cassano yang disebut credit default swaps (CDS) tadi. Bank-bank Eropa bisa meminjamkan uang kepada lembaga-lembaga keuangan besar di AS seperti Lehman Brothers, Goldman Sachs, dan seterusnya dengan swaps atau jaminan atau perlindungan dari AIG.

Dengan resep dari Cassano ini, bank-bank Eropa bisa berkelit dari kewajiban penyetor modal penjaminan tambahan seperti yang diatur dalam Basel II. Untuk itu bank-bank Eropa memang harus membayar fee yang besar kepada AIG. Sebagai bandingan, kalau untuk fasilitas credit equity swaps (CES) fee-nya maksimum hanya 100 basis poin, untuk DCS ini AIG minta fee sampai 500 basis poin.

Meski harus membayar fee kepada AIG yang sangat besar, bank-bank Eropa merasa aman. Pertama, bunga yang didapat masih jauh lebih besar. Kedua, kalau toh kredit itu gagal dibayar balik, AIG-nya Cassano menjamin pembayarannya. Dan, yang penting, meski bank-bank Eropa memberikan kredit kepada lembaga keuangan yang jaminannya adalah kredit-kredit gagal bayar seperti yang berasal dari subprime mortgage, itu tidak dianggap melanggar Basel II.

Mengapa? Karena kredit-kredit gagal bayar itu sudah dimasukkan dalam paket-paket dengan kemasan bagus. Meski isinya busuk, bungkusnya indah dan menggoda. Apalagi, yang membungkus itu perusahaan-perusahaan dengan reputasi kelas satu: ratingnya AAA. Sangat tepercaya. Siapa yang tidak percaya Lehman Brothers dan sebangsanya itu. Semua ratingnya AAA. Sebuah rating tertinggi.

Di Indonesia perusahaan yang ratingnya AAA tidak banyak (Misalnya, PT HM Sampoerna, PT Telkom, Bank Danamon, Bank Rakyat Indonesia, dan PT Summit Oto Finance, Red). Jawa Pos dua tahun lalu ratingnya hanya A- (A minus), dan baru tahun lalu jadi A. Masih harus bekerja keras lagi untuk bisa menjadi ke A+, lalu AA-, AA, AA+. Entah berapa puluh tahun lagi bisa jadi AAA. Entah kerja keras seperti apa lagi untuk bisa mencapai itu.

Bahkan, negara Indonesia, yang tidak pernah gagal bayar utang, yang selalu tumbuh dengan baik, yang pengelolaan keuangannya dipuji bank dunia, yang meski secara politik masih sering ribut namun terbukti tetap stabil, hanya diberi rating B. Belum BB atau BBB. Masih jauh dari rating A, apalagi AA atau AAA.

Padahal, perusahaan-perusahaan yang membungkus jaminan-jaminan gagal bayar itu semua ratingnya AAA. Yang menjual bungkusan-bungkusan itu, AIG-nya Cassano, ratingnya juga AAA. Laporan keuangannya menunjukkan kemajuan yang pesatnya bukan main. Labanya juga selangit. Maka bank-bank Eropa menganggap kredit yang diberikan kepada Lehman Brothers dan lain-lain itu sangat aman. Karena itu, ketika “membeli” bungkusan-bungkusan cantik tersebut, bank-bank Eropa tidak diwajibkan menambah modal penjaminan seperti yang diharuskan Basel II.

Transaksi “bungkusan pepes kosong” CDS itu mencapai USD 562 miliar! Atau sekitar Rp 70.000.000.000.000.000. Bukan semua uangnya berasal dari bank-bank Eropa, namun terlalu banyak yang berasal dari Eropa. Itulah sebabnya, dalam pertemuan puncak 20 kepala negara di Washington kemarin, Eropa ingin sekali “menghukum” AS. Yakni, dengan cara menetapkan persyaratan-persyaratan baru bagi perusahaan keuangan yang ingin melakukan bisnis keuangan dengan model yang rumit-rumit seperti itu.

Semangat tinggi Eropa untuk menghukum AS dengan sangat keras itulah yang diwaspadai Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus berkoordinasi dengan tim delegasi untuk membicarakan soal yang rumit ini: jangan sampai tujuan yang sebenarnya untuk menghukum AS itu negara seperti Indonesia ikut jadi narapidana.

Presiden harus “berkelahi” dengan caranya sendiri untuk menghindari itu. Sebab, kalau Indonesia juga harus mengikuti persyaratan baru kelak secara ketat, bisa-bisa Indonesia -yang tidak tahu apa-apa mengenai penyebab krisis- langsung masuk penjara dan mati di dalamnya. Inilah salah satu misi presiden yang berhasil dari pertemuan puncak ini.

Lembaga-lembaga keuangan dunia yang akan melakukan transaksi, kelak, harus memenuhi lebih dari 50 persyaratan. Mulai transparansi, pengawasan, pengambilan risiko sampai penegakan aturan, sampai persyaratan ratingnya.

Kelak, kira-kira, kalau semua berhasil dirumuskan, gambarannya begini: ada 50 atau 70 peraturan. Perusahaan keuangan yang akan melakukan bisnis dengan tingkat kerumitan 10, harus memenuhi semua persyaratan itu. Tapi, lembaga keuangan yang hanya melakukan bisnis dengan tingkat kerumitan 5, hanya perlu memenuhi syarat separo dari yang ditetapkan itu. Semakin rendah tingkat keruwetan bisnisnya, semakin sedikit persyaratan yang harus dipenuhi.

Presiden SBY sangat lega karena nada memberlakukan semua persyaratan untuk semua negara bisa dihindari. Kalau saja, misalnya, Indonesia juga harus memenuhi seluruh persyaratan itu, semua bank di Indonesia akan langsung tidak bisa berusaha. Padahal, kondisi bank di Indonesia saat ini sudah sangat prudent. Peruraturan pemerintah untuk bank di Indonesia juga sudah sangat ketat -terima kasih atas terjadinya krismon 1998 lalu.

Kalau toh masih ada yang harus diatur lebih ketat adalah lembaga-lembaga keuangan non-bank. Ini pun khusus menyangkut yang kepemilikannya satu grup dengan perusahaan yang merestrukturisasi keuangan. Sebab, grup-grup usaha di Indonesia juga memiliki lembaga keuangan nonbank, yang bisa saja menjadi lubang kelemahan. Misalnya, lembaga keuangannya miliknya sendiri itulah yang diminta mengatur agar harga sahamnya jauh lebih mahal saat perusahaan itu akan melakukan go public. (*)

Negara Berkembang yang Tak Boleh Cengeng

Oleh : Dahlan Iskan (Minggu, 16 November 2008)

Peta utama dari 20 negara yang diikutkan dalam pertemuan puncak di Washington tadi malam terbagi dalam tiga kategori: Amerika Serikat sebagai penyebab, Eropa sebagai korban, dan negara-negara berkembang yang ikut terseret. Maka ketika Amerika Serikat mengajak 20 negara (mewakili 90 persen kekuatan ekonomi dunia) untuk bersama-sama mengatasi krisis ini, bisakah mereka kompak? Inilah yang ditunggu masyarakat dunia dari apa yang akan mereka rumuskan yang pagi ini (WIB) diumumkan.

Eropa, terutama Prancis, sikapnya jelas: seperti hendak menghukum AS. Tentu dengan cara Eropa yang dibungkus dengan nada yang dewasa. Intinya, Eropa menghendaki disusunnya satu aturan yang amat ketat untuk perdagangan derivatif, hedge funds, dan bursa saham. Itu untuk mengendalikan keserakahan, karena tidak adanya aturan yang cukup dan lemahnya pengawasan selama ini. Negara, menurut aspirasi dari Eropa ini, harus mengambil peran penting di dalamnya. Eropa menghendaki dibangunnya arsitektur baru keuangan dunia. Eropa bersikap seperti itu karena dana Eropa memang terlalu besar yang masuk dalam mesin derivatif di AS dan kini nilainya tinggal rata-rata kurang dari sepertiganya.

Amerika Serikat, sebagaimana tecermin dalam sikap Presiden Bush, tidak ingin negara masuk terlalu jauh. Dia tetap menghendaki peran negara sekecil mungkin. Kongres AS sendiri, sekarang sedang melakukan dengar pendapat dengan berbagai kalangan bursa, hedge funds, dan pasar modal untuk menilai kembali di mana letak kelemahan selama ini.

Meski dua pihak ini berbeda pendapat, semua tahu bahwa akibat krisis terbesar sepanjang abad ini, bagi mereka berdua hanyalah satu: resesi. Tidak bisa lebih makmur dari sekarang, atau kalaupun turun, berkurangnya sedikit. Dan, bagi mereka keadaan ini sudah membuat amat menderita. Bagaimana posisi negara berkembang seperti Indonesia, India, dan Brazil? Juga Tiongkok? Gambarannya kira-kira begini: marah tapi harus ditahan, gondok tapi tidak boleh jatuh ke pesimistis, menangis tapi tidak boleh cengeng, dan berharap tapi tidak boleh sampai mengemis. Ditambah: harus ikut mencarikan jalan keluar (karena punya pengalaman krisis 1997) tapi tidak boleh terasa menggurui, dan mengkritik tapi tidak boleh memusuhi. Gambaran posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kurang lebih juga seperti itu.

Itu antara lain juga sudah tecermin dalam pidato Presiden SBY sehari sebelumnya di forum Indonesia-Amerika yang dihadiri tokoh-tokoh Amerika yang peduli pada hubungan baik antara kedua negara. Sebuah pidato dalam bahasa Inggris yang sangat memikat karena -berbeda dengan pidatonya di dalam negeri- disampaikan dengan gaya Amerika. Tetap dibuka dengan kata “assalamualaikum”, tapi segera disusul dengan guyon-guyon khas Amerika.

Negara berkembang sendiri tentu dibagi dua. Kelompok satu adalah: negara yang selama ini bekerja keras untuk meraih kemajuan, bersungguh-sungguh dalam membangun, disiplin dalam menerapkan prinsip keuangan, dan selalu menunjukkan hasil yang nyata. Indonesia, Brazil, dan India masuk dalam kategori ini. Inilah negara-negara yang seharusnya tidak boleh ikut terseret menjadi korban krisis global. Karena itu, tiga negara ini diikutkan dalam pertemuan puncak tersebut. Seharusnya memang ada perlakuan khusus bagi negara berkembang seperti itu. India, Indonesia, dan Brazil adalah negara-negara miskin dengan penduduk besar yang selama ini sudah bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Kalau negara-negara seperti ini juga jadi korban, tingkat pembelaannya harus lebih nyata.

Berbeda, misalnya, dengan negara berkembang yang dia sendiri memang tidak pernah menunjukkan keinginan untuk menjadi lebih baik.

Presiden Brazil Luis Inacio da Silva kelihatan sekali sikapnya yang mirip Indonesia. Bahwa terasa sedikit lebih keras memang wajar karena kemajuan Brazil dalam 10 tahun terakhir luar biasa. Masak satu negara miskin yang sedang bergairah-gairahnya membangun harus tumbang begitu saja oleh kesalahan orang lain.

Brazil di bawah Lula (begitu panggilannya, yang artinya “cumi-cumi”) memang menunjukkan stabilitas petumbuhan yang nyata. Cadangan devisanya sudah mencapai USD 200 miliar. Kini harus dikurangi USD 50 miliar untuk mengatasi krisis tahap awal. Kapitalisasi pasar modalnya yang sudah hampir USD 2 triliun merosot tinggal USD 572 miliar. Pertumbuhan ekonominya yang selama bertahun-tahun ini pernah sampai 9 persen, terancam merosot menjadi kurang dari 3 persen. Kelas menengahnya yang sudah mencapai 52 persen, sebagian terancam kembali menjadi miskin. Penduduk miskin di pinggiran kota terbesar Sao Paolo (baca: San Paolo) yang selama ini terkenal miskinnya, sebenarnya sudah mulai punya usaha kecil-kecilan, kini bisa sirna kembali. Brazil memang pantas marah, menangis, dan merengek. Hasilnya AS membantu jaminan USD 30 miliar.

India tentu lebih berat karena sumber daya alamnya tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Sampai hari ini belum ada komitmen dari mana pun untuk India. AS tentu lebih mementingkan membantu Singapura yang jadi kakinya di kawasan ini dengan jaminan USD 20 miliar.

Indonesia yang sudah sempat bangga punya cadangan devisa terbesar dalam sejarah, USD 70 miliar, kini kembali tinggal USD 50 miliaran. Pertumbuhan ekonomi harus dikoreksi ulang. Indonesia yang tahun ini berhasil kembali swasembada beras dan jagung, harus terpukul di harga komoditas perkebunan seperti sawit, kakao, dan karet. Tapi, komitmen dana dari sejumlah lembaga internasional sudah didapat. Setidaknya sudah USD 5 miliar dari Bank Dunia. Posisi Indonesia jauh lebih baik karena tatanan keuangannya sudah benar dan memiliki sumber daya alam yang sangat bervariasi. Yang diperlukan Indonesia tinggal bagaimana bisa selamat dalam masa sulit selama setidaknya dua tahun ini.Karena itu, sebagaimana saya kemukakan di beberapa tulisan saya yang lalu, para pengusaha pun perlu tidak berkedip selama 24 jam sepanjang dua tahun ini. Masing-masing harus mengendalikan layang-layang perusahaannya untuk menjaga agar tidak kehilangan angin. Sekali lagi, layang-layang itu jangan sampai ditinggal -ke kamar kecil sekali pun!

Lho, kok saya malah ikut ke Washington?

Saya lagi cari angin di sini. Siapa tahu bisa ditiupkan keras-keras ke Indonesia!**

Syukur, Rumor Buruk Itu Teratasi

Oleh : Dahlan Iskan (Sabtu, 15 November 2008)

Ketika pesawat kepresidenan Indonesia mendarat di bandara khusus Air Force Base, Washington DC, kabut tipis menyelimuti udara tengah malam waktu setempat. Suhu udara memang hanya 11 derajat Celsius, tapi tidak terasa terlalu dingin karena tidak ada angin.

Tampak tiga pesawat Brazil sudah parkir berjajar, pertanda rombongan dari Brazil sangat besar. Kelihatan juga dua pesawat jumbo 747 Jepang. Ini pertanda bukan saja rombongannya juga besar, melainkan perjalanan Tokyo-Washington dilakukan secara nonstop. Itu berbeda dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya naik Airbus 330 yang jangkauan terbangnya lebih terbatas. Harus berhenti dua kali: Bandara Tokyo dan San Fransisco.

Tapi, berhenti di Tokyo ada baiknya juga. Presiden SBY bisa punya waktu memonitor perkembangan di dalam negeri. Terutama karena saat meninggalkan Jakarta, Kamis siang, rumor buruk sedang menimpa beberapa bank nasional. Rumor yang menimpa bank selalu saja berbahaya. Bisa membuat panik masyarakat yang ujung-ujungnya bisa mengakibatkan rush. Kalau saja rush itu terjadi, bank yang sehat pun bisa menjadi tidak sehat.

Saat berhenti 1,5 jam di Tokyo, waktu presiden habis untuk melakukan monitoring dan memberikan arahan. Presiden bicara dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, gubernur Bank Indonesia, dan menteri keuangan yang sedang berada di Amerika. Ketika sembilan jam kemudian presiden mendarat di San Fransisco, monitoring kembali dilakukan. Presiden lega bahwa rumor yang menimpa bank nasional tidak berlanjut.

Mensesneg Hatta Rajasa yang juga berada di dalam rombongan langsung menghubungi gubernur Bank Indonesia. Hasilnya juga melegakan seluruh rombongan: Bank Century (yang mengalami gagal kliring pada Kamis, 13/11, Red) teratasi sehingga tidak mengakibatkan keadaan yang memburuk.

Seluruh kepala negara yang besok berkumpul di Washington tentu tidak tenang. Masing-masing meninggalkan negaranya dalam keadaan waswas. Tapi, mereka harus bertemu segera untuk mencari jalan keluar mengatasi krisis global. Memang masih terjadi beda pendapat di antara kepala negara. Amerika tetap menginginkan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah. Eropa, yang dipromotori Inggris, memilih negara harus turun tangan. Prancis, bahkan lebih keras agar jangan lagi hanya bertumpu ke dolar. Gara-gara semua diacu ke dolar AS, maka begitu ada masalah di AS, seluruh negara ikut terkena.

Tapi, ide Prancis itu juga tidak akan gampang dilaksanakan. Sistem akuntansi global sekarang ini hanya mengakui neraca keuangan yang dibuat dalam dolar AS. Ini terjadi sejak 1935, ketika emas langsung dikaitkan dengan dolar AS. Lantas lebih kukuh lagi pada 1971, ketika harga minyak mentah juga hanya diperdagangkan dalam mata uang dolar AS. Kalau saja ada negara yang menggunakan acuan bukan dolar AS, dia akan langsung mengalami kesulitan dalam praktik akuntansinya.

Bahasa akuntansi tentu tidak sama dengan bahasa retorika politik. Mudah bikin keputusan apa pun, tapi kalau pelaksanaannya sulit diaplikasikan dalam akuntansi, tetaplah tidak bisa dijalankan.

Lihatlah, misalnya, keputusan pemerintah AS yang telah setuju menyuntikkan dana USD 700 miliar. Bagi orang politik, keputusan itu akan dianggap sudah cukup. Lalu, kalau uangnya sudah cair, persoalan dianggap akan selesai. Tapi, praktiknya ternyata tetap sulit. Perusahaan yang akan menerima uang dianggap langsung senang. Krisis dianggap akan langsung selesai.

Praktiknya tidak akan begitu. Ketika uang sebesar gajah bengkak itu akan dicairkan, timbul pertanyaan, justru dari perusahaan yang akan menerima uang: uang apa ini? Dalam akutansi, semua uang harus jelas kelaminnya: modal, utang, hibah, atau apa? Dalam akutansi, tidak boleh ada uang yang jenis kelaminnya bencong.

Dari situlah, lantas terjadi perdebatan. Kalau statusnya modal, maka harus modal preferen. Bukan modal biasa. Sebab, perusahaan yang diberi uang itu pada dasarnya sudah tidak ada harganya. Artinya, modal itu harus bersyarat. Misalnya, selama lima tahun manajemennya tidak boleh mendapatkan bonus. Selama lima tahun tidak boleh bagi dividen. Lima tahun berikutnya hanya pemegang saham pemerintah yang boleh dapat dividen. Dan, syarat-syarat lain yang banyak-sedikitnya disesuaikan dengan besar kecilnya dana yang akan dimasukkan.

Melihat syarat itu, banyak perusahaan calon penerima uang keberatan. Mungkin, bagi dia, lebih baik menyatakan diri bankrut. Akibatnya, pemerintah ikut susah karena perekonomian akan semakin ambruk.

Bagaimana kalau dianggap utang saja? Secara akutansi, itu juga sulit. Kalau utang, harus ada bunga. Kalau tidak, tidak sah. Pajak akan mempertanyakan. Kalau dianggap utang, juga harus jelas batas waktunya. Masak utang tanpa batas waktu. Tidak bisa diterima. Bagaimana menghitung biaya uangnya?

Secara akuntansi, kerumitan masih banyak. Karena itu, krisis ini juga tidak gampang diselesaikan. Kalau toh seluruh kepala negara menyepakati satu langskah tertentu pun, pelaksanaannya juga akan ruwet. Karena itu, Presiden SBY selalu menekankan, di samping berharap secara internasional, tetap saja di dalam negeri sendiri yang harus mati-matian mempertahankan perekonomian negara.

Soal akuntansi memang akan menjadi fokus berikutnya. Apalagi ini menjelang tutup tahun. Semua perusahaan sudah harus menutup laporan keuangannya. Salah satu kesulitan terbesar lagi adalah: bagaimana perusahaan-perusahaan yang terkena krisis tersebut menutup bukunya akhir Desember nanti. Terutama kalau prinsip akuntansi “mark to market” (MTM) harus dijalankan. Bisa dibayangkan, bagaimana perusahaan yang harga sahamnya tinggal 5 persen harus menutup buku laporan keuangannya nanti.

Mark to market adalah prinsip akutansi yang harus mencatat nilai perusahaan sesuai dengan harga pasar saat itu. Tentu banyak perusahaan yang tiba-tiba saja nilai kekayaannya sudah tidak cukup untuk membayar utangnya. Tanpa ada krisis pun, selama ini, ada kecenderungan perusahaan “menggoreng” saham di akhir tahun. Tujuannya, ketika tutup buku, nilai kekayaan perusahaannya bisa dibukukan lebih tinggi. Terutama perusahaan yang utangnya sangat besar. Maksudnya, agar “rapor” perbandingan antara utang dan kekayaan masih dalam posisi ideal. Dengan krisis sekarang ini, pasti goreng-menggoreng tidak akan bisa dilakukan. Apinya tidak ada lagi.

Perusahaan yang baik harus punya utang. Perusahaan yang tidak punya utang dianggap kurang baik. Tidak bisa memanfaatkan dana pihak ketiga untuk meraih kemajuan yang lebih besar. Juga kurang baik dalam menyusun perencanaan pajaknya karena uang untuk membayar bunga adalah biaya yang bisa mengurangi pajak penghasilan.

Tapi, utang terlalu besar juga tidak baik karena perusahaan bisa terancam tidak mampu membayar bunga/pokok. Akibatnya bisa panjang. Bunga itu terus berbunga: tidak mengenal musim hujan atau musim kemarau. Bahkan, ketika hari minggu pun, bunga terus berjalan. Kalau itu yang terjadi, nilai utangnya sudah lebih besar daripada kekayaannya. Sebutan untuk perusahaan seperti itu hanya satu: bangkrut!

Karena itu, perusahaan yang baik selalu menjaga jumlah utangnya paling tinggi 2:1. Artinya, kalau kekayaannya Rp 1 triliun, paling banyak hanya boleh berutang Rp 2 triliun. Tentu, yang paling ideal adalah kalau utangnya sedikit lebih kecil daripada kekayaannya. Jika kekayaannya Rp 1 triliun, kalau bisa utangnya cukup Rp 800 miliar saja. Perbandingannya masih kurang dari 1:1.

Besarnya kekayaan sebuah perusahaan bisa dilihat dari harga saham dikalikan jumlah saham. Contohnya Jawa Pos (ini hanya untuk memudahkan pengertian dan agar tidak perlu mengambil contoh perusahaan lain yang mungkin kurang berkenan): jumlah saham Jawa Pos, misalnya, 200.000.000 lembar. Harga per lembar sahamnya (karena Jawa Pos belum go public, maka saya saja yang menetapkan harga sahamnya), katakanlah, Rp 10.000/lembar. Maka, nilai kekayaan Jawa Pos adalah Rp 2 triliun. Utangnya, katakanlah, Rp 500 miliar.

Tiba-tiba harga saham Jawa Pos merosot menjadi tinggal Rp 1.000/lembar. Itu berarti nilai kekayaan Jawa Pos tinggal (200.000.000 lembar x Rp 1.000) Rp 200 miliar. Utangnya tentu tidak ikut merosot alias tetap Rp 500 miliar. Perusahaan seperti ini langsung dikatakan bangkrut.

Dengan adanya krisis ini, terlalu banyak perusahaan yang kekayaannya tiba-tiba merosot drastis. Banyak perusahaan yang dalam satu malam kehilangan separo kekayaannya. Hilang begitu saja. Kalau dicuri, jelas siapa pencuri yang tiba-tiba kaya. Kalau ditipu, jelas siapa yang menipu dan di mana uang hasil tipuan itu dia simpan. Kalau hilang di meja judi, jelas siapa bandar yang merampok uangnya itu. Tapi, dalam krisis ini, kekayaan melayang begitu saja. Seperi parfum Channel 5 yang tutupnya terbuka.

Salah satu yang paling dramatis adalah yang menimpa Zhang Yin, wanita terkaya di seluruh Tiongkok. Kekayaan perusahaannya, pabrik kertas terbesar di dunia, tiba-tiba saja zoooom, turun dari USD 3,6 triliun menjadi tinggal USD 265 miliar. Kekayaannya tinggal 10 persen dari puncak kejayaannya. (Lihat seri selanjutnya tulisan ini).

Semua perusahaan yang kekayaannya tiba-tiba zooom seperti itu, pasti ratio utangnya menjadi amat jelek. Bukan lagi 2:1, tapi bisa-bisa sudah banyak yang 3:1. Perusahaan seperti itulah yang tentu diancam disita oleh kreditornya. Tentu masih ada harapan. Harapan yang terbesar adalah harga sahamnya tiba-tiba naik. Karena itu, banyak perusahaan seperti itu selalu mengolor waktu setiap diajak berunding oleh kreditornya. Bahasa Inggris menggambarkannya dengan lebih baik: buying time. Membeli waktu. Dalam keadaan seperti itu, nilai waktu satu hari bisa triliunan. Tentu dengan harapan kian hari harga saham kian baik sehingga posisi tawar-menawarnya dengan pemberi utang berubah.

Misalnya, Anda telanjur menyerahkan kekayaan Anda kepada pemberi utang berdasar harga saham Rp 1.000/lembar. Tiba-tiba seminggu lagi harga saham itu sudah Rp 2.000/lembar. Dalam kasus Zhang Yin atau juga Grup Bakrie, selisih Rp 1.000/lembar itu bisa bernilai sampai Rp 20 triliun. Alangkah menyesalnya Anda bila kemudian tahu bahwa kalau saja perundingan bisa diolor satu minggu lagi, maka Anda bisa menyelamatkan uang Rp 20 triliun!

Tentu, itu kalau nasibnya baik. Kalau nasib lagi jelek, menunggu satu minggu itu bisa berarti menunggu kejatuhan harga saham berikutnya. Yang semula berharap bisa menyelamatkan Rp 20 triliun bisa-bisa kehilangan tambahan Rp 10 triliun. Saat-saat kapan membuat keputusan seperti itulah yang tidak ada sekolahnya. Bisa saja yang semula dimaksudkan buying time menjadi selling time! Misalnya yang dialami Larry Yeung, orang terkaya nomor 9 di Tiongkok yang menunggu naiknya kurs dolar Australia. Dia bermaksud buying time, tapi menghasilkan bencana besar karena kurs dolar Australia yang dia tunggu selama enam minggu ternyata masih juga terus merosot. Dia kehilangan kekayaan yang fantastis jumlahnya.

Maka, saya bisa bayangkan betapa sibuknya para akuntan di masa krisis ini, khususnya menghadapi tutup buku akhir Desember depan. Akuntan, di samping lawyer, adalah profesi yang akan sangat diperlukan hari-hari ini. Akuntan juga yang dulu mengesahkan CDS, STO, dan sebangsanya yang mengakibatkan keruwetan krisis saat ini. Maka, akuntan juga yang kini harus membereskan segala keruwetan itu bagaimana menatanya di buku laporan keuangan.

Tentu, harus dicari cara bagaimana MTM bisa dilaksanakan tanpa mengakibatkan keruwetan baru. Yakni keruwetan berupa terlalu banyaknya perusahaan (termasuk yang sudah terlanjur dibeli pemerintah Amerika, Inggris, dan lain-lain) yang nilai kekayaannya minus. Atau, sebaliknya, bagaimana mencatat bonds (obligasi atau surat utang) yang nilainya tinggal 50 persen. Sebab, bisa jadi, bonds yang demikian menimbulkan laba, yang meski fatamorgana, tapi sangat diperlukan saat ini.

Ataukah harus memindahkan kerugian menjadi investasi jangka panjang (100 tahun? Ha… ha… ha…).

Bagaimana melaksanakan prinsip MTM di saat seperti sekarang ini, bisa jadi, juga memerlukan fatwa dari seluruh kepala negara di dunia. Saya sempat menyesal mengapa selama ini hanya mengurus perusahaan dengan sistem akuntansi yang sederhana. Kalau saja saya ikut yang ruwet-ruwet seperti itu, mungkin saya bisa lebih kaya. Atau, saya sudah ikut bangkrut. Hidup ternyata adalah keruwetan! (*)

Fondasi Memang Rapuh, Bukan Konfiden yang Jatuh

Oleh : Dahlan Iskan (Jum’at, 14 November 2008)

Baru satu hari pulang dari Tiongkok, Dahlan Iskan kemarin sudah berangkat ke Amerika untuk ikut rombongan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menghadiri pertemuan puncak 20 kepala negara di Washington DC. Pertemuan ini untuk mencari solusi mengatasi krisis keuangan global saat ini. Berikut catatannya sebelum berangkat:

Setelah banyak kiat dijalankan di mana-mana dan hasilnya juga masih belum bisa meredakan krisis, para penganut aliran pasar bebas mulai unjuk gigi lagi: seharusnya negara jangan turun tangan. Biarkan pasar terjun bebas. Biarkan banyak bank kolaps. Biarkan banyak perusahaan bangkrut. Biarkan pasar modal mencapai titik terendahnya. Terjun bebas secara cepat lebih baik karena kita bisa segera tahu di mana titik terendahnya. Dari situ baru mulai dipikirkan lagi bagaimana bangun kembali. Daripada jatuh pelan-pelan, lama tapi akhirnya jatuh juga!

Pendapat itu didasarkan kenyataan bahwa meski berbagai negara sudah melakukan bailout dalam jumlah yang belum pernah terjadi dalam sejarah, toh kesulitan tidak juga teratasi. Indeks harga saham masih terus merosot, termasuk setelah Amerika Serikat memilih presiden baru sekali pun. Ini berarti krisis sekarang ini memang benar-benar krisis yang terjadi akibat fondasi ekonomi yang rapuh. Bukan hanya karena rasa konfiden yang jatuh.

Memang banyak negara sudah menginjeksikan uang rakyat ke berbagai lembaga keuangan. AS menggunakan dana USD 700 miliar yang berasal dari pembayar pajak alias rakyat. Dan, karena negara itu sedang mengalami defisit terbesar dalam sejarahnya, pada dasarnya dana itu juga berasal dari pinjaman. Negara sudah meminjam uang begitu besar untuk menyelamatkan lembaga keuangan. Hasilnya belum kelihatan jelas. Bahkan, kini menjalar ke sektor riil. Pabrik mobil di sana sudah pula minta disuntik dana negara. Kalau permintaan ini dipenuhi, bagaimana industri baja yang juga tinggal menunggu giliran saja untuk mengalami hal yang sama? Lalu bagaimana dengan industri kaca? Industri cat? Dan seterusnya.

Dulu, pikiran untuk menginjeksikan uang negara ke lembaga keuangan tersebut didasari pemikiran agar kepanikan masyarakat bisa segera reda. Kepanikan itu dipicu oleh pernyataan bangkrutnya Lehman Brothers, perusahaan keuangan terbesar di dunia. Masyarakat panik karena “Lehman yang begitu raksasa saja bangkrut, bagaimana dengan yang lain?” Ini, kecil-kecilan, mirip dengan yang dialami Indonesia ketika krisis 1997 lalu. Saat itu, secara teori ekonomi (IMF) 16 bank swasta nasional harus ditutup. Jangan diinjeksi. Maka ditutuplah bank-bank itu. Ternyata, “teori” tersebut meleset. Akibat penutupan itu, kepanikan memuncak. Pertanyaan semua orang waktu itu: besok bank yang mana lagi yang ditutup? Lusa yang mana lagi?

Begitulah seterusnya hingga akhirnya toh pemerintah harus memberikan jaminan kepada kalangan perbankan. Jaminan itulah yang kemudian ternyata juga salah: pemilik uang di bank itu ternyata para pemilik bank itu sendiri. Akibatnya, pemerintah harus menginjeksi para penabung yang pada dasarnya pemilik bank itu sendiri.

Pemerintah AS juga berpikiran bangkrutnya Lehman Brothers adalah pelajaran berharga. Kebangkrutan itu ternyata disusul dengan kepanikan dan dampaknya berupa turunnya rasa percaya diri yang luar biasa. Harga saham terus merosot. Kehilangan uang di pasar modal ternyata lebih besar dari nilai yang harus dibayar seandainya Lehman Brothers diinjeksi uang negara.

Memang setelah injeksi diberikan oleh pemerintah, rasa percaya diri mulai pulih. Tapi, rasa percaya diri saja ternyata tidak cukup. Toh, harga saham terus merosot. Perusahaan yang terancam bangkrut terus membesar. Kini mulai dibahas: sampai berapa besar injeksi harus diberikan? Apakah kalau kebijaksanaan injeksi itu diteruskan, adakah dana yang cukup? Apa kriteria yang bisa diinjeksi dan yang tidak? Bahkan, jangan-jangan, semua itu seperti “sumur tanpa dasar”. Siapa yang bisa menimbunnya? Maka mulailah dibicarakan perlunya diberlakukan undang-undang darutat. Berarti Amerika memang sangat gawat.

Kalau saja UU darurat itu benar-benar diwujudkan, kita juga belum tahu skenario seperti apa yang akan dilakukan: biarkan terus bebas dengan cepat, atau terjun pelan-pelan tapi akhirnya jatuh juga, atau ada revolusi baru di AS?

Memang segera diadakan pertemuan puncak para kepala negara di Washington minggu ini untuk membicarakan itu. Tapi, dari pengalaman-pengalaman yang lalu, tidak mungkin juga pertemuan dua hari itu bisa mencari solusi, apalagi sampai bisa menentukan roadmap (program nyata yang bisa dijalankan dengan jadwal yang jelas dan ketat). Kawasan Eropa akan menyelamatkan benuanya sendiri. Amerika Utara juga begitu. Bagaimana Asia?

Tiongkok sudah punya program besar. Meski masih digolongkan negara miskin, Tiongkok uangnya banyak. Cadangan devisanya USD 2 triliun. Terbesar di dunia. Indonesia hanya punya USD 50 miliar. Tidak bisa diapa-apakan. Karena itu, Indonesia harus mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak bisa berharap sama sekali dari bantuan siapa pun. Termasuk bantuan dari Barat dan Tiongkok. Masing-masing punya kesulitannya sendiri.

Tiongkok bisa mengalami PHK sampai 30 juta orang. Sepertiga pabrik bajanya sudah tutup. Tapi, selama 10 hari saya keliling Changsha, Wuhan, Hangzhou, Shaoxing, dan Tianjin minggu lalu, saya lihat belum ada kepanikan yang nyata. Apalagi, Tiongkok sudah menetapkan bagaimana agar 30 juta orang itu dapat pekerjaan. Caranya: pemerintah akan mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur USD 500 miliar. Ini sama dengan empat tahun APBN Indonesia! Itu baru dana daruratnya saja. Belum APBN-nya sendiri.

Kita, sebagaimana dikemukakan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan dengan pengusaha di Istana, Rabu sore, memang sudah menegaskan untuk tidak akan hanya mengandalkan turun tangannya asing. “Asing tetap kita cari terus, tapi kekuatan dalam negeri sendiri yang harus bangkit,” katanya.

Presiden menyebut adanya dana Rp 90 triliun yang sekarang menganggur di bank-bank milik provinsi. “Kita ini ngemis ke mana-mana untuk dapat uang satu-dua triliun. Bagaimana kita sendiri ternyata punya uang Rp 90 triliun yang dinganggurkan,” katanya.

Wapres Jusuf Kalla, yang selama presiden melawat ke berbagai negara ditugasi merumuskan dan menjalankan program krisis ini, diminta sudah menyelesaikan semua itu sebelum presiden pulang.

Tentu juga soal suku bunga kita sendiri. Akankah juga harus tidak turun? Sudah sebulan ini, setiap hari ada saja berita, negara mana yang menurunkan suku bunga. Menurunkan suku bunga memang menjadi salah satu senjata untuk menanggulangi akibat krisis global. Karena itu, gerakan menurunkan suku bunga dilakukan hampir semua negara. Kecuali Indonesia, tentunya, dan beberapa negara lagi.

Persentasi penurunannya pun tidak lagi 0,25 persen seperti kebiasaan di masa stabil, tapi ada yang langsung 0,5 persen. Bahkan, ada yang sampai 1,5 persen. Inggris menurunkan suku bunganya dari 4,5 persen langsung menjadi 3 persen. Suku bunga di AS, rata-rata kini tinggal 0,3 persen. Bandingkan dengan masa sebelum krisis yang sampai 2,5 persen.

Indonesia masih bertahan dengan suku bunga 9,5 persen karena, menurut pemerintah, untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kalau suku bunga diturunkan, khawatir rupiah kurang menarik sehingga banyak orang yang mengalihkan uangnya ke dolar AS. Kalau itu sampai terjadi, akan semakin membuat nilai rupiah merosot. Inflasi (harga-harga barang) akan naik pula.

Begitu drastisnya penurunan suku bunga di banyak negara itu, sampai-sampai para ahli kini mulai membayangkan sebuah dunia dengan suku bunga 0 persen. Ini hampir sama artinya dengan dunia tanpa bank.

Jepang pernah membuktikan bagaimana hidup dengan bunga 0 persen selama enam tahun, sejak menjelang 2000. Sejak dua tahun lalu suku bunga di Jepang mulai naik menjadi 1 sampai 1,5 persen. Namun, karena terjadi krisis lagi, bunganya kembali diturunkan menjadi rata-rata tinggal 0,5 persen. Langkah me-0-kan suku bunga waktu itu sebagai cara untuk tetap membuat ekonomi berjalan, sambil menunggu sembuhnya dunia perbankan.

Meski membuat pertumbuhan ekonomi Jepang sangat lambat (hanya 1-2 persen per tahun selama lebih 10 tahun), langkah itu dianggap bisa menyelamatkan ekonomi negara. Terbukti Jepang tidak sampai ambruk. Statusnya sebagai negara terkaya kedua di dunia masih terjaga. Dalam kasus Jepang, pertumbuhan ekonomi 0 persen pun hanya berarti negara itu tetap kaya raya. (bersambung)

Oleh : Dahlan Iskan (Selasa, 28 Oktober 2008)

Terlalu banyak pertanyaan seperti ini: Di saat Amerika Serikat dilanda krisis yang hebat seperti ini, mengapa dolarnya justru menguat? Mengapa harga emas justru merosot? Bukankah dalam suasana krisis mestinya harga emas naik?

Jawabnya tidak tunggal, tapi yang utama hanya satu: terlalu banyak orang di banyak negara yang membutuhkan dolar AS. Lembaga-lembaga keuangan raksasa yang dulu selalu meminjamkan uang dalam dolar AS, sekarang memerlukan dolar sebanyak yang bisa ditarik. Kalau dulu dolar mengalir dari AS ke seluruh dunia, kini semua dolar harus mengalir balik ke AS untuk menutup lubang menganga yang sangat besar akibat krisis itu.

Masih ada tambahan lagi: di AS banyak perusahaan atau aset yang dijual dengan harga murah. Akibatnya, orang kaya dari seluruh dunia juga banyak yang tergiur untuk membeli aset itu. Tentu mereka membutuhkan dolar AS. Perusahaan (saham) AS yang di luar negeri juga banyak yang dijual. Pembelinya juga perlu dolar. Perusahaan-perusahaan yang punya pinjaman dolar diminta membayar sebelum jatuh tempo. Kalau tidak bisa bayar, perusahaan itu disita untuk dijual. Juga pakai dolar. Apakah bisa menarik kredit sebelum jatuh tempo? Bisa! Baca akad kreditnya. Pasti menyebutkan klausul seperti itu.

Satu-satunya negara yang mata uangnya justru menguat terhadap dolar AS hanyalah Jepang. Ini karena fondasi ekonomi Jepang sangat kukuh. Uang cash-nya amat banyak dan dalam posisi aman. Bank-banknya punya sumber dana yang amat murah dan berjangka panjang. Penabung di Jepang hanya mendapat bunga 0,5% setahun.

Sebagai negara yang maju berkat dibantu AS (setelah kalah perang dunia dulu), semestinya Jepang kini harus membantu AS. Jepang punya kemampuan untuk itu. Cadangan devisanya nyaris USD 1 triliun! (USD 950 miliar). Dana pensiunnya, lebih gila lagi: USD 1,5 triliun. Kekayaan sejumlah orang berduit di sana mencapai USD 15 triliun. Dana deposito di bank mencapai USD 8 triliun.

Para ahli menyebutkan, dengan kemampuan itu Jepang bisa banyak berbuat. Toh, Jepang tidak mau melakukannya. Jepang harus memikirkan keselamatan negaranya dulu. Padahal, Jepang adalah kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia setelah AS. Padahal, Jepang tidak akan bisa seperti sekarang kalau dulu tidak dibantu AS. Undang-undang dasar Jepang saja yang membuatkan McArthur! Toh, dalam keadaan krisis seperti ini keselamatan diri sendiri dulu yang diutamakan.

Maka, jangan harap kalau Indonesia nanti terkena krisis, ada negara lain yang mau membantu. Kini, semua negara menyelamatkan diri masing-masing. Tidak akan ada balas jasa sekalipun. Karena itu, mumpung krisis yang berat belum mengenai kita, Indonesia harus memupuk terus kemampuan keuangannya. Rencana menurunkan harga BBM benar-benar harus dihitung dulu kapan saatnya yang paling tepat.

Sebenarnya krisis yang terjadi di AS menjadi lebih gawat, antara lain, juga karena hilangnya rasa percaya diri. Rasa konfiden itu mudah hilang kalau kita tidak punya cukup uang. Kian besar dana yang dimiliki negara, kian besar konfiden itu. Penyelenggara negara saat ini tidak boleh kehilangan konfiden hanya karena tekanan politik.

Sebenarnya bukan tidak ada keinginan Jepang untuk membantu AS. Seorang tokoh politik di sana, Kotaro Tamura, bahkan sampai jengkel karena inisiatifnya untuk membantu AS tidak mendapat sambutan di dalam negeri. Tamura, seorang invesment banking yang kini menjadi anggota DPR dan mengetuai satu faksi dalam partai pemerintah, berpendapat, mestinya Jepang bisa menggunakan uang cash-nya yang begitu banyak untuk ikut menyembuhkan ekonomi dunia.

“Ini sebenarnya kesempatan besar bagi Jepang,” kata Tamura seperti dikutip media seluruh dunia. “Sekarang ini, di AS, semuanya murah. Seharusnya kita menggunakan dana kita untuk membeli semua itu,” katanya. Dengan cara itu, kata Tamura, Jepang bisa memberikan sinyal yang baik bagi pulihnya ekonomi dunia. Apalagi, bantuan itu toh bukan pinjaman yang berisiko. Bantuan itu berupa kesediaan membeli aset-aset yang lagi dijual di AS.

Beberapa perusahaan Jepang memang sudah membeli aset tersebut. Mitsubishi membeli sebagian saham Morgan Stanley sebesar USD 9 miliar, membeli Union BanCal di San Fransisco sebesar USD 3,5 miliar, dan membeli Aberdeen Asset Management sebesar USD 190 juta. Tapi, itu dianggap belum ada artinya.

Kalau Jepang bisa membeli sebanyak mungkin aset murah di AS, kata Tamura, dalam 10 tahun mendatang Jepang akan menikmati hasilnya: hasil ekonomi dan hasil politik. Toh seruan Tamura itu tidak ada yang menggubris. Tamura yang baru 45 tahun dan yang dikenal suka berpakaian elegan (jarang politisi Jepang yang berani memakai pakaian yang mahal seperti dia) menjadi sangat ketus.

Bahkan, proposalnya agar Jepang membuat perusahaan negara seperti Temasek di Singapura juga ditolak. Padahal, selama ini dana-dana di Jepang itu hanya menghasilkan bunga yang sangat rendah: 0,5% setahun! Kalau dana itu diakumulasikan ke dalam satu usaha seperti Temasek, hasilnya bisa sampai 18% setahun.

Jepang memang bangsa yang paling hati-hati terhadap sesuatu yang berisiko. Tingkatnya bukan lagi sekadar hati-hati, melainkan sudah “benci pada risiko”. “Bahkan, risiko baik sekali pun,” ujar Tamura. Mana ada orang yang memilih dapat bunga 0,5% daripada 18%. “Orang Jepang itu tidak tahu apa artinya laba,” kata Tamura.

Tapi, itulah memang Jepang. Mereka menilai bunga 0,5% tapi aman lebih baik daripada “bunga 18%” tapi ada risikonya. Kita memang kagum dengan langkah seperti Temasek, tapi kini kita juga perlu bertanya berapa kerugian Temasek akibat krisis ini.

Demikian juga investasi Tiongkok di Blackstone yang mencapai USD 250 miliar dua tahun lalu, kira-kira juga sudah hilang setidaknya separonya. Ini berarti ada uang Rp 1.200 triliun yang tiba-tiba lenyap. Uang yang hilang sekejap itu sudah sama dengan seluruh APBN Indonesia!

Bagaimana dengan sikap Tiongkok? Kita belum pernah mendengar inisiatif Tiongkok untuk menggunakan cadangan devisa terbesarnya di dunia itu untuk ikut menyelamatkan Amerika. Tiongkok pasti ingin menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Rakyatnya begitu banyak. Pabriknya yang harus tutup jumlahnya bukan hanya ribuan. Tiongkok pasti akan menggunakan cadangan devisa, pertama-tama untuk dirinya sendiri.

Apalagi Tiongkok pasti tahu bahwa meski terkena krisis, Amerika masihlah negara kaya. Saya sering menyebutkan dengan krisis ini status Amerika hanya turun dari “negara yang kaya raya” menjadi “negara yang kaya sekali”. Kapitalisasi pasar modalnya masih lebih besar dibanding Jepang, Korea, Jerman, Tiongkok, Prancis, Inggris, dan Australia dijadikan satu! Kekuatan ekonomi Tiongkok yang sudah kita puji-puji itu baru sebesar ekonomi satu negara bagian California.

Ibarat layang-layang, perusahaan-perusahaan di Indonesia kini masih dalam status terbang. Baru satu-dua yang oleng kehilangan angin. Tapi, semua pemilik perusahaan kini harus terus dalam posisi memegang benang sambil mata tetap terus mengawasi layang-layang masing-masing. Begitu kehilangan angin harus tahu apa yang harus dilakukan: tarik benangnya. Lengah sedikit, layang-layang itu bisa langsung nyungsep ke tanah. Mata tidak boleh berkedip. Jangan sampai, misalnya, ditinggal ke toilet sekalipun. Banyak yang mungkin menganggap ini berlebihan. Tapi, siapa yang beranggapan demikian, layang-layangnyalah yang akan nyungsep lebih dulu. (*)

Oleh : Dahlan Iskan (Sabtu, 18 Oktober 2008)

Apakah uang?
Menurut orang biasa seperti saya, definisi itu sederhana sekali: uang adalah alat pembayaran untuk membeli barang atau mendapatkan jasa. Titik.

Tapi, di mata orang-orang tertentu, definisi uang seperti itu tidak cukup. Harus ditambah sesuai dengan kepentingan masing-masing:

Bagi orang yang takut miskin, uang adalah juga alat untuk menumpuk kekayaan.

Bagi orang yang takut menjadi rakyat biasa, uang adalah alat untuk membeli jabatan.

Bagi orang yang punya utang, uang adalah alat untuk menunda pembayaran tagihan (lewat cek mundur).

Bagi yang takut neraka, uang adalah alat untuk mencari pahala (bayar zakat fitrah pun sudah tidak perlu lagi dengan beras).

Bagi yang takut masuk surga, uang adalah alat untuk menipu (misalnya dengan cek kosong).

Bagi orang miskin, uang adalah alat untuk memproduksi mimpi…(Dulu, saya pernah bermimpi diberi uang Rp 100 saat berlebaran ke rumah keluarga yang kaya, tapi uang itu direbut oleh kakak saya. Saya langsung menangis bukan hanya dalam mimpi, tapi sampai setelah bangun. Saya begitu ingin mimpi lagi tanpa diganggu kakak saya).

Yang juga penting, uang adalah sesuatu yang bisa hilang. Hanya cara hilangnya yang berbeda-beda dan cara menangisinya yang juga tidak sama.

Dan, dari pengalaman krisis keuangan ini, uang adalah bukan uang. Tepatnya, uang adalah sekadar angka-angka.

Buktinya, banyak sekali orang yang dalam krisis sekarang ini merasa kehilangan uang sampai puluhan miliar, tapi mereka tidak pernah mengalami kesulitan untuk membeli makan, pakaian, keperluan rumah, bepergian ke luar negeri, dan seterusnya. Makannya juga masih di restoran mahal, kalau bepergian masih tidur di hotel bintang lima, masih beli tas LV, dan masih ke Makau.

Menurut saya, orang-orang itu sebenarnya tidak kehilangan uang. Seandainya uang tersebut tidak hilang di mesin derivatif pun, toh tidak akan digunakan untuk membeli apa-apa. Tidak sekarang, bahkan tidak juga sepuluh tahun lagi. Bahkan sampai meninggal pun tidak akan pernah menggunakannya untuk membeli beras. Apakah yang demikian itu masih bisa disebut uang? Meski nilainya sampai puluhan miliar, rasanya nilai uang itu hanya sama dengan uang Rp 100 yang saya (mimpikan) terima dari keluarga kaya saat Lebaran itu: memilikinya hanya di angan-angan dan hilangnya juga di angan-angan.

Yang hilang itu bukan “uang” yang akan dibelikan rumah mewah yang bisa membuatnya lebih bergengsi -karena memang sudah punya rumah seperti itu, atau yang akan dibelikan jas tuxedo yang bisa membuatnya lebih ganteng -karena jasnya sudah berlemari-lemari, atau yang akan dibelikan kalung mutiara yang bisa membuatnya cantik -karena berliannya sudah tak terhingga. Maka, yang hilang itu sebenarnya bukan uang. Itu hanya angka-angka. Seperti saya dulu kehilangan angka-angka dalam rapot SD saya -karena tintanya luntur oleh tetesan air hujan yang bocor melalui genteng yang tidak dilapisi plafon.

Karena itu, orang yang tidak ikut main angka-angka derivatif tidak perlu ikut menangis. Kecuali menangis dalam angan-angan. Bekerjalah seperti biasa, carilah uang, dan kalau sudah dapat, belikan sesuatu yang diperlukan. Lalu, bekerja lagi. Bekerjalah sungguh-sungguh -karena tidak ada orang yang bekerja hanya di angan-angan. (*)

Oleh : Dahlan Iskan (Kamis, 16 Oktober 2008)

Ketika sepak bola Inggris kalah di Piala Dunia tahun lalu, siapa yang harus disalahkan?

“Margaret Thatcher!” teriak seorang politikus di sana.

Lho, apa hubungan sepak bola dengan wanita yang sudah sangat tua itu? “Waktu dia menjadi perdana menteri, subsidi susu untuk murid SD dikurangi. Akibatnya, tulang pemain Inggris banyak yang patah. Pemain sepak bola yang ikut Piala Dunia itu masih SD saat Thatcher menjadi perdana menteri,” tambahnya.

Lalu, siapa yang harus disalahkan atas terjadinya krisis keuangan di Amerika dan dunia saat ini? “Al Khawarizmi!” Apa hubungan krisis zaman ini dengan tokoh yang hidup di zaman kuno itu?

Dialah yang menemukan logaritma dan matematika. Gara-gara ilmu matematika itulah, belakangan ini muncul satu jenis produk bank yang disebut derivatif. Tanpa ilmu matematika tidak mungkin ada derivatif (bahasa Mandarinnya…)

Lalu, ada yang bilang bahwa penyebab sebenarnya adalah orang Mesir atau Tiongkok. Orang Mesirlah yang menemukan matematika dengan geometrinya saat mendirikan piramida. Atau, barangkali karena orang Tiongkok menemukan sipoa yang menjadi awal ilmu matematika-aritmatika.

Bahkan, jangan-jangan yang salah adalah Al Jabr karena dialah yang menciptakan angka. Mungkin juga kita bisa menyalahkan Girolamo Cardano yang pada tahun 1500-an menemukan teori probabilitas (ilmu peluang).

Simaklah rumus yang saya sertakan di tulisan ini. Itulah wujudnya kalau ilmu matematika, geometri, aritmatika, statistik, dan probabilitas dimasak menjadi satu. Lalu ditambahi bumbu rakus. Kokinya para banker dan pelaku pasar modal. Maka, jadilah masakan siap saji yang disebut “model”. Model itu lantas menjadi software. Lalu, dianggap sebagai ilmu kebenaran. Semua pemain derivatif menggunakan ‘’software model” derivatif itu untuk membenarkan hitungan bahwa uang yang hari itu nilainya 1 juta, lima tahun atau 10 tahun yang akan datang bisa menjadi, misalnya, 100 miliar.

Seandainya Anda punya uang Rp 1 juta, lalu ditawari untuk ikut derivatif, tentu Anda akan bertanya bagaimana caranya kok uang tersebut bisa tumbuh begitu menggiurkan? Lalu, operator derivatif akan menyodorkan rumus yang ruwet itu. Sanggupkah Anda memahami rumus itu? Yang menjelaskan sendiri bisa jadi tidak bisa benar-benar memahami. Mereka bisa langsung minta bantuan komputer untuk “memprosesnya”: Rp 1 juta x model + enter. Keluarlah angka Rp 100 miliar di laptop. Masalahnya, semua pilihan model adalah yang asumsinya baik. Tidak pernah diciptakan model yang didasarkan asumsi sebaliknya. Maka, tidak ada Rp 1 juta x model + enter = hilang.

Meski semua pihak kini sudah tahu bahwa penyebab krisis ini adalah derivatif, akan diapakan “binatang” itu masih belum ada pembicaraan. Melarangnya sama sekali kelihatannya sulit, mengingat sudah dibuktikan bahwa dengan derivatif hidup ini bisa lebih hidup. Tapi juga sudah dibuktikan bahwa derivatif membuat kekacauan.

Kalau kelak derivatif cukup dibatasi, akan menjadi perdebatan seru pembatasan itu sampai pada derivatif keturunan berapa. Sekarang ini derivatif mungkin sudah sampai 13 keturunan. Nah, apakah akan dibatasi sampai lima keturunan saja? Misalnya, swaps masih diperbolehkan. Tapi, anaknya, CDS (credit default swaps), mungkin sudah tidak boleh. Apalagi cucunya yang bernama credit default option, atau cicitnya yang disebut credit default swaption, atau cicit-cicit berikutnya lagi. Saya kira, sekian keturunan dari derivatif pasti akan dilarang.

Kalau kebangkitan hari pertama pasar modal Senin lalu tidak langsung diikuti oleh kebangkitan lebih lanjut di hari-hari berikutnya, antara lain karena soal yang mendasari krisis itu sendiri belum diselesaikan. Semua memang masih sibuk melakukan PPPK (pertolongan pertama pada kecelakaan). Yang penting pasar modal dan perbankan selamat dulu. Terutama perbankan. Usaha ini kelihatannya berhasil. Namun, untuk bisa memulihkan ke keadaan semula, tentu masih harus menunggu diselesaikannya pengaturan derivatif.

Siapa yang mengatur derivatif itu?

Selama ini tidak ada!

Bisnis yang menyangkut USD 600 triliun ini (bandingkan dengan GDP Amerika yang hanya USD 15 triliun) diatur oleh pelaku derivatif itu sendiri. Mereka membentuk persatuan pelaku derivatif. Namanya Asosiasi Swaps dan Derivatif Internasional. Asosiasi itulah yang mengatur segala sesuatu tentang bisnis ini. Mulai aturannya hingga format-format kontraknya. Tidak ada pemerintah mana pun yang mampu mencampurinya.

Padahal, korban derivatif ini luar biasa banyaknya. Mulai perorangan, perusahaan, hingga lembaga keuangan sendiri. Termasuk yang menjadi berita besar awal tahun ini: Societe General rugi USD 7,2 miliar juga oleh derivatif. Bahkan, beberapa tahun lalu sebuah pemda di Amerika, kabupaten terkenal di California bernama Orange County, juga menyatakan diri bankrut sebagai korban derivatif. Di sana pemda memang diperbolehkan mengeluarkan obligasi untuk pembangunan daerahnya. Tapi, dalam kasus Orange County ini, dana daerah dimainkan di derivatif. Kalau berhasil sih, 30 persen APBD-nya akan datang dari hasil derivatif itu. Tapi, bendaharawan kota itu salah hitung. Lalu, kota itu pun dinyatakan bangkrut.

Siapa yang kira-kira akan ambil inisiatif untuk mengatur semua itu?

Pemerintah

AS
? Bukan urusannya. Bank Dunia? Bukan bidangnya. Bank sentral masing-masing negara? Juga bukan tugasnya.

Para penemu logaritma, geometri, aritmatika, Al Khawarizmi, Al Jabr, Girolamo Cardano, barangkali, harus bangkit dulu dari kubur mereka untuk merundingkannya. (*)

Oleh : Dahlan Iskan (Sabtu, 11 Oktober 2008)

Tujuh negara industri terbesar dunia berkumpul hari ini untuk mencari jalan keluar dari krisis moneter yang gawat ini. Tapi, para ahli sangat pesimistis mereka bisa menemukan jalan itu. Sudah begitu banyak masing-masing pemerintah menciptakan paket penyelamatan. Semuanya tidak bisa meredam kemerosotan pasar modal.

Bagi kita di Indonesia, harapan terbesar adalah jangan sampai unsur-unsur di dalam pemerintah berjalan sendiri-sendiri. Apalagi bertengkar. Kita semua tahu bahwa jumlah ahli ekonomi kita bukan hanya sangat banyak, tapi juga aliran ekonomi mereka berbeda-beda. Mulai dari yang beraliran konservatif sampai yang populis. Belum lagi yang menganut aliran sempalan. Masing-masing punya dasar pemikiran sendiri, merasa benar sendiri, dan saling bersikukuh mempertahankannya.

Dalam suasana krisis seperti ini, satu komando sangat diperlukan. Sampai hari ini, saya cukup bangga karena tidak terjadi perbedaan pendapat di antara elite pemerintah yang sampai mencuat ke media. Memang ada desas-desus tentang siapa yang menginginkan Bank Indonesia harus segera intervensi (untuk menstabilkan rupiah) dan siapa yang menentang. Tapi, tidak menjadi perang di bawah permukaan -apalagi di atasnya. Politisi juga cukup dewasa untuk tidak menjadikan masalah krisis sebagai bahan mencari popularitas. Sebagian mungkin memang karena tidak paham akar persoalannya yang rumit, sebagian karena rakyat juga sudah sangat dewasa. Politisi yang memanfaatkan krisis ini untuk popularitasnya justru akan dicela rakyat.

Saya amati rakyat di semua negara memang sangat kompak untuk membela negara masing-masing, lepas apakah pemerintahnya dari partai yang mereka dukung atau tidak.

***

Hari ini, pemerintah pertama-tama harus kompak dalam menyelamatkan sistem perbankan nasional kita. Nasabah dan rakyat harus ditenangkan dengan policy yang jelas dan tegas. Yang terpenting, antara lain, adalah memberikan penjaminan deposito dan tabungan masyarakat.

Saya percaya penjaminan itu tidak akan berbuntut panjang seperti saat krisis dulu. Sebab, perbankan nasional kita sekarang sudah sangat dewasa. Semua negara melakukan langkah ini meski ahli ekonomi yang menganut aliran konservatif tidak akan setuju. Teoretis, sebenarnya tidak perlu ada rush. Tapi, ketidakpercayaan masyarakat pada sistem keuangan hari-hari ini bisa membuat bank yang lagi bersaing saling menyebarkan isu rush. Yang mula-mula hanya isu bisa terjadi sungguhan. Ini sangat membahayakan sistem perbankan kita.

Kalau sistem perbankan ambruk, ekonomi akan runtuh. Rakyat akan sengsara.

Nomor satukan penyelamatan perbankan nasional kita. Gunakan semua dana penjaminan yang selama ini dikumpulkan oleh bank di rekening khusus penjaminan itu. Maksimumkan upaya ini, mumpung ini hari Sabtu. Umumkan pagi ini juga bahwa semua deposito dan tabungan dijamin pemerintah. Jangan terlambat! Kita lagi bersaing dengan kecepatan beredarnya SMS dan telepon seluler.

***

Ini persoalan dunia yang kompleksnya bukan main. Perusahaan yang terlibat derivatif lagi bertumbangan. Cobalah kita bayangkan perusahaan yang enam bulan lalu membeli minyak dengan harga USD 130 per barel. Tentu, hari ini, perusahaan tersebut belum menerima minyaknya karena dua hal. Pertama, harga itu memang untuk penyerahan minyak enam bulan kemudian. Kedua, tujuan pembeli minyak itu memang bukan untuk memiliki minyak, tapi hanya untuk menjual “hak” atas minyak itu saja. Yang membeli “hak” itu pun hanya ingin menjual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Yang sudah dapat harga lebih tinggi itu pun masih ingin menjual lagi ke harga yang lebih tinggi. Begitu seterusnya. Minyak yang mungkin berjumlah 1 juta barel itu seolah-olah sudah menjadi 10 juta barel di pasaran.

Triliunan dolar derivatif yang menyangkut minyak ini akan memakan korban luar biasa besar. Sudah akan mengalahkan nilai kredit macet subprime mortgage yang mengawali krisis ini.

Seminggu yang lalu, harga minyak tinggal 100 dolar per barel. Anda bayangkan berapa besar kerugian perusahaan yang membeli minyak dengan harga 130 dolar itu. Membelinya pasti dengan kredit. Kini, pasti kreditnya macet. Kredit yang macet bukan sebesar harga 1 juta barel, mungkin sampai lebih 10 juta barel. Sebab, minyak tersebut sudah diderivatifkan: future, hedging, option, equity swap, dan seterusnya.

Bahkan, dengan harga minyak kemarin menjadi serendah 80 dolar/barel, tingkat kemacetan pasti kian luas lagi. Maka, kinilah saatnya harga minyak akan menjadi normal sewajarnya lagi, sekitar USD 60 atau 70 dolar per barel. Kenapa harga ini normal? Sebab, biaya produksi minyak itu hanya sekitar 35 dolar per barel. Ditambah macam-macam, termasuk mahalnya investasi, jatuhnya sekitar 50 per barel. Maka, laba 30 persen adalah bisnis yang wajar. Tapi, dengan harga minyak 140 dolar per barel dan dengan biaya produksi yang tetap, bisnis ini bisa mencapai laba 300 persen. Kata “rakus” saya kira kurang kasar. Tentu ada yang murka.

Gambaran seperti itulah yang juga terjadi di bisnis jasa keuangan. Semua pedagang di Pintu Kecil Jakarta atau Kembang Jepun di Surabaya tentu tahu bahwa laba normal bisnis jasa itu sekitar 2,5 persen. Mengapa? Bisnis jasa itu tidak perlu modal besar dan risikonya kecil. Wajar kalau labanya lebih kecil. Yang penting volumenya sangat besar dan perputarannya cepat. Memang sesekali bisnis jasa bisa dapat laba 30 persen, tapi sifatnya harus hanya “sesekali”. Misalnya kalau pas lagi ada nasib baik. Satu atau dua hari. Setelah itu akan normal lagi ke laba 2,5 persen. Bahkan, kadang, laba 0,5 persen pun sering dijalani asal cash flow-nya baik.

Tapi, coba perhatikan perusahaan-perusahaan jasa keuangan dalam 10 tahun terakhir ini. Labanya bisa 30 persen. Bahkan bisa 60 persen! Ini juga rakus. Total sedunia, laba jasa keuangan ini menguasai 40 persen dari laba seluruh sektor usaha. Sedang sektor industri kurang dari 20 persen. Padahal, laba sektor industrilah yang seharusnya lebih tinggi. Sunnatullah-nya harus begitu. Sebab, di sektor industrilah orang harus benar-benar bekerja: tanam modal, membeli bahan baku, menjual bahan jadi, mengurus buruh, dan seterusnya. Benar-benar bekerja mengeluarkan keringat. Bagaimana bisa laba industri kalah oleh laba sektor jasa? Tentu ada yang murka.

Dunia secara alamiah akan kembali ke situasi 12 atau 15 tahun yang lalu. Bagi kita, 12 tahun yang lalu tidak terlalu jelek.

Asal sistem perbankan kita diselamatkan lebih dulu! Hari ini juga! Ibarat seorang dokter yang kedatangan pasien gawat, sang dokter akan langsung menulis di resepnya: cito! Bukan main urgennya. Seumpama di apotek ada antrean panjang pun, pemegang resep cito! harus langsung dilayani dulu. (*)

Oleh : Dahlan Iskan (Jum’at, 10 Oktober 2008)



Tepat sekali langkah pemerintah Indonesia menghentikan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia kemarin. Terlambat sedikit kita bisa lebih kacau. Inilah saatnya kita mendahulukan nasib bangsa sendiri. Kita tahu, perusahaan asing lagi perlu uang untuk menutup lubang mereka yang dalam di negeri masing-masing. Karena itu mereka perlu uang cepat. Salah satu caranya adalah menjual apa saja yang dimilikinya, termasuk yang di Indonesia. Dan yang paling cepat bisa dijual adalah saham di bursa.
Saking banyaknya pihak yang mau jual itulah yang mengakibatkan harga saham jatuh 10 persen kemarin. Mereka berani jual murah, jual rugi, asal bisa segera mendapat uang cash. Sebenarnya sekaranglah saatnya untuk membeli kembali saham Indosat, Telkomsel, atau apa pun, tapi kita belum cukup kaya untuk melakukan itu.

Penutupan sementara bursa itu juga penting untuk mengamankan perusahaan-perusahaan nasional kita. Yakni perusahaan yang terlibat hutang besar di luar negeri yang jaminannya berupa saham. Misalnya Bumi Resource dan enam perusahaan milik Bakrie Group lainnya. Termasuk kebun sawitnya yang besar. Kalau harga sahamnya terus merosot, maka nilai jaminan utangnya langsung tidak cukup. Dalam keadaan seperti ini sangat mungkin terjadi hostile take over! Sangat bisa terjadi, tiba-tiba saja tambang batubaranya yang bergitu besar disita dan menjadi milik asing. Demikian juga perkebunan sawitnya.

Karena itu, bursa tidak perlu cepat-cepat dibuka kembali. Apalagi kalau itu hanya karena tekanan asing. Harus dihitung benar untung ruginya bagi kepentingan nasional. Memang Bumi Resource adalah milik Bakrie, tapi batubaranya dari bumi Indonesia (Kaltim). Kita juga berkepentingan mengusahakan Bakrie agar tetap jaya -antara lain agar bisa menuntaskan kasus Lapindo di Sidoarjo. Apalagi Bakrie pernah jadi contoh perusahaan yang hancur oleh banyaknya utang saat krismon 1997 yang tiba-tiba mampu bangkit menjadi orang terkaya di Indonesia. Jangan sampai, kini menjadi korban hostile take over asing akibat tidak mampu bayar hutang! Nilai saham Bakrie itu kini memang tinggal 20 persennya. Sangat mudah bagi asing untuk mengambil secara hostile!

Kini negara yang paling men-Tuhankan pasar bebas pun hanya berpikir menyelamatkan negaranya masing-masing. Apalagi negara yang masih miskin seperti kita. Saya cukup bangga atas ketegasan dan kecepatan pemerintah mengambil langkah ini. Penduduk kita cukup besar untuk bisa menjadi pasar kita sendiri. Kita masih bisa menanam jagung!

Sampai kemarin memang baru Rusia dan Indonesia yang mengambil langkah menghentikan perdagangan saham. Islandia (Iceland) sudah lebih dulu membuat keputusan mem-peg mata uangnya ke dolar karena terjun bebas. Kemarin sore WIB, Inggris membuat keputusan yang lebih konsepsional daripada Amerika.

Delapan bank raksasa direkapitalisasi sebesar Rp 700 triliun dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya harus untuk menjaga kelangsungan fungsi utama bank, termasuk memberi pinjaman pada pengusaha yang bergerak di sector riil. Di dalamnya termasuk bank-bank kelas dunia seperti HSBC, RBS, dan Standard Chartered. Inggris yang dulunya pelopor swastanisasi, kini di arah sebaliknya.

“Ini jalan keluar yang tujuannya untuk memulihkan kepercayaan, sekaligus memperkokoh sistem perbankan,” ujar Perdana Menteri Gordon Brown.

Menurut Brown, dalam mengatasi kesulitan yang begitu serius, jalan keluarnya memang harus komprehensif. Juga harus kreatif dan tidak sekadar dogmatis. Menaikkan suku bunga yang dilakukan Bank Indonesia, menurut saya termasuk yang hanya dogmatis dan kurang kreatif itu. Yakni satu dogma bahwa untuk menahan orang agar tidak ramai-ramai menukarkan uang ke dolar haruslah memberi rangsangan pada pemegang rupiah. Ya, menaikkan suku bunga tadi. Tapi dampak yang lain sangat berat. Untung naiknya hanya kecil (25 basis poin).

Kita punya batubara bermiliar ton dan hasil bumi lainnya. Ini yang harus diamankan lewat kebijaksanaan nasional. Mestinya, masih lebih baik nasib kita yang memiliki hasil bumi tersebut daripada negara yang hanya punya kertas saham atau commercial paper dengan nilai yang hancur saat ini. Kita memang tidak punya cadangan saham di mana-mana. Karena itu jangan pula yang masih kita punya itu hilang pula. Saatnya nasionalisme dipertahankan. Sambil lihat-lihat perkembangan dunia. Kalau kita pintar, kita bisa menyalip di tikungan! **

Lantaran Reruntuhan Wall Street Menimpa Main Street
Oleh : Dahlan Iskan (Senin, 06 Oktober 2008)

Seberapa besarkah krisis keuangan di Amerika itu sehingga negara tersebut sampai harus “musyrik” dari agama kapitalisme dengan cara menyuntikkan dana negara USD 700 miliar? Bahkan sampai mau menelan ludah sendiri dengan cara melakukan “nasionalisasi”?

Memang sangat serius. Apalagi kalau kita menyaksikan siaran televisi CNN, CNBC, atau Bloomberg. Kalutnya bukan main. Bahkan belum diketahui pasti besarnya kerugian yang harus dihadapi. Ada pengamat yang sampai mengistilahkan bahwa AS seperti sedang menghadapi perjudian sebesar USD 60 triliun. Tentu ada juga yang hanya menghitung semua kehebohan itu menyangkut USD 5 triliun. Pokoknya sangat besar, untuk ukuran AS sekalipun.

Tapi, jangan juga dibayangkan bahwa ekonomi negara itu segera ambruk. Nilai USD 700 miliar yang akan disuntikkan tersebut memang hampir sama dengan GNP seluruh penduduk dan negara Indonesia, tapi baru hampir sama dengan anggaran pertahanan negara itu. Atau baru sama dengan tiga tahun biaya perangnya di Iraq. Atau hanya kurang 5 persen dari GNP negara tersebut.

Bahwa ketika pemerintah George Bush mengajukan permintaan anggaran USD 700 miliar tersebut heboh, yang utama bukan karena besarnya. Meski sama dengan GNP seluruh negara di Benua Afrika, nilai itu hanya sama dengan kekayaan 12 orang seperti Bill Gates. Atau sama dengan kekayaan lima perusahaan minyak di sana. Karena itu, ketika mengajukan permintaan tersebut ke DPR, Menteri Keuangan Henry Paulson hanya menyerahkan proposal tiga halaman.

Yang lebih dihebohkan adalah karena itu menyangkut rasa keadilan masyarakat dan melanggar doktrin kapitalisme dengan pasar bebasnya. “Sekali lagi, orang miskin harus membantu orang kaya,” kata umumnya opini di sana.

Atau sindiran seperti ini: Definisi kapitalisme dan pasar bebas harus diubah menjadi “boleh mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara apa pun dan kalau terperosok ke jurang, pemerintah harus menolong”. Atau: Solusi yang terbaik adalah biarkan mereka bangkrut.

Kebetulan, pemilu sudah dekat. Pemilu presiden maupun pemilu anggota DPR. Karena itu, sikap para anggota DPR menjadi sangat aneh. Secara ilmiah, mereka harus menyetujui permintaan bailout USD 700 miliar itu. Tapi, mereka takut pada kemarahan rakyat atas perilaku para pengusaha keuangan yang mereka sebut begitu rakus (lihat tulisan saya Kalau Langit Dianggap Kurang Tinggi di harian ini edisi 28 September 2008).

Karena itu, sikap umumnya anggota DPR adalah ini: Permintaan bailout tersebut harus kita setujui, tapi jangan saya yang harus ikut menyetujui.

Umumnya mereka tahu akibat buruk kalau DPR tidak menyetujui permintaan presiden itu. Tapi, mereka lebih takut kalau tidak terpilih. Sebab, pemungutan suara dilakukan secara terbuka. Rakyat bisa tahu siapa setuju siapa menolak.

Karena itulah, dalam pemungutan suara pada Senin pekan lalu, permintaan bailout tersebut tidak disetujui DPR dengan suara cukup telak (228 lawan 205). Bahkan, yang terbanyak menolak justru dari partai presiden sendiri.

Lalu, terjadilah sejarah itu: begitu DPR menolak, harga saham terjun bebas. Nilai penurunan tersebut mencapai USD 3,4 triliun. Dunia heboh. Lembaga keuangan panik. Wall Street (pasar modal yang terletak di Jalan Wall Street New York) berjatuhan. Reruntuhannya menimpa main street.

Penolakan DPR untuk menolong orang-orang di Wall Street ternyata berimbas langsung kepada masyarakat umum. Para pengusaha kecil yang semula merasa tidak adil kalau pemerintah menolong perusahaan raksasa kemudian ikut kelimpungan: bank tidak bisa memberi mereka kredit. Banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja atau tutup. Kelas pegawai ternyata juga ikut susah.

Maka, opini langsung berubah. Yang menolak bailout dituding sebagai penyebab keruntuhan ekonomi secara lebih luas. Mereka menjadi sasaran kemarahan baru. Para anggota DPR pun setuju untuk bertemu lagi lima hari kemudian. Bahkan bisa lebih cepat kalau saja tidak terhalang tahun baru Yahudi yang merupakan hari libur di AS.

Suasananya mendadak berbalik. Banyak yang menyesal telah menolak bailout itu. Rencana menghemat USD 700 miliar ternyata justru menimbulkan kerugian USD 3,4 triliun dalam satu hari itu saja. Itu baru kerugian langsung. Kerugian akibat dampak berikutnya pasti lebih besar.

Inilah contoh konkret negara yang demokrasinya telah dewasa. Kesalahan bisa segera diperbaiki hanya dalam waktu lima hari. Kepentingan politik memang ada, tapi akal sehat tetap lebih utama.

Dari kejadian itu, saya semakin menghargai keputusan yang pernah diambil Presiden B.J. Habibie dan Presiden Megawati yang dengan cepat menyelesaikan utang-utang para konglomerat dulu itu. Tapi, karena suasana politik waktu itu lagi “kalut”, keduanya jadi bulan-bulanan.

Saya juga paham dan menghargai jalan pikiran seperti yang dianut Kwik Kian Gie atau umumnya ekonom kerakyatan. Memang sangat tidak adil negara mengeluarkan uang yang begitu besar untuk menolong para konglomerat. Bukankah itu kesalahan mereka sendiri? Mengapa uang rakyat yang dipakai menolong mereka? Apalagi nilainya bukan sekadar 5 persen dari GNP seperti di AS sekarang, melainkan praktis 100 persen dari GNP Indonesia (saat itu).

Bahkan, transparansinya memang patut dipersoalkan karena di masing-masing perusahaan Indonesia yang di-bailout itu umumnya mayoritas sahamnya masih dipegang satu keluarga. Kenyataannya kemudian, dengan berbagai cara, para pemilik itu sendiri yang membeli kembali dengan harga banting-bantingan.

Tapi, kejadian di AS tersebut tetap benar-benar menjadi bukti bahwa kalau utang-utang mereka tidak diselesaikan, ekonomi tidak bisa bergerak (bahkan merosot). Akibatnya, kerugian seluruh bangsa akan jauh lebih besar dari nilai uang yang dipakai menolong mereka. Nasib orang kaya, rupanya, memang lebih mujur. Jatuh pun diselamatkan kasur dan permadani. Sangat pantas kalau rakyat umumnya sangat marah.

Dalam kasus AS, akal sehat segera mencuat. Sambil marah, tetap saja bailout USD 700 miliar harus disetujui. Akhirnya, lima hari kemudian, DPR menyetujui permintaan bailout itu. Memang masih ada 171 orang yang menolak, tapi yang setuju menjadi 263 orang.

Meski DPR sudah menyetujui jalan keluar tersebut, tidak berarti ekonomi AS segera pulih. Banyak analis memperkirakan krisis itu masih akan berlangsung selama enam atau tujuh bulan lagi. Masih harus lama mencari titik keseimbangan baru.

Apalagi kalau benar bahwa bisa saja krisis keuangan tersebut menyangkut uang sampai USD 60 triliun, sebagaimana ditulis majalah Fortune terbaru. Berarti jauh lebih besar dari perkiraan semula yang hanya menyangkut USD 5 triliun. Apalagi, pemerintah AS sedang dalam masa transisi. Pemerintah Bush sudah tidak punya waktu lagi, sementara pemerintah baru belum akan efektif sampai empat bulan lagi.

Belum lagi bailout yang USD 700 miliar itu tidak bisa cair begitu saja. DPR menambahkan banyak persyaratan. Termasuk prosesnya yang harus transparan. Bahkan, mulai dipertanyakan berapa banyak konsultan yang akan dipekerjakan dan berapa gaji mereka. Itu mengingatkan kita bahwa untuk BPPN saja, kita menggunakan ratusan konsultan asing dengan total gaji ratusan miliar rupiah.

Bisa selesai dalam enam atau tujuh bulan? Kok begitu cepat?

Enam atau tujuh bulan itu adalah masa untuk mencapai titik keseimbangan baru. Tentu posisi keseimbangan baru tersebut jauh lebih rendah daripada posisi saat ini. Untuk bisa benar-benar pulih seperti sekarang, para analis sepakat diperlukan waktu lima sampai enam tahun. Berarti, siapa pun presiden baru yang terpilih bulan depan berada dalam posisi yang berat.

Tapi, tetap saja masa enam-tujuh bulan tersebut sangat cepat. Itulah kalau sebuah negara demokrasinya sudah dewasa. Persoalan tersebut bisa cepat diselesaikan justru sebelum merembet ke bidang lain. Kita pun, kalau bisa konsisten menjaga demokrasi ini, kelak akan sampai ke sana juga. Mungkin 16 tahun lagi.

Benarkah krisis yang begitu hebat akan selesai dalam tujuh bulan?

Cepat atau lambat, itu relatif. Kita bisa bilang “kok cepat” karena kita punya pengalaman buruk. Untuk pulih dari krisis 1997, kita perlu waktu tujuh tahun menormalkannya. Krisis moneter kita sempat ditunggangi oleh kerusuhan rasial dan krisis politik yang mbulet.

Kerumitan itulah yang tidak sampai menyertai krisis moneter di AS sekarang ini. Paling-paling mereka hanya akan memperbarui banyak peraturan di bidang keuangan agar lebih ketat. Misalnya, subprime mortgage akan dilarang. Demikian pula short selling di pasar modal.

Tapi, dalam waktu kurang dari 10 tahun ke depan, lubang-lubang peraturan baru itu pun sudah bisa ditemukan. Kapitalisme akan mendorong pelaku bisnis untuk terus berkelit. Kalau kena jalan buntu, jalan lingkar harus ditemukan. Tidak bisa menemukan jalan lingkar, bikin jalan baru. Tidak bisa bikin, beli! Tidak bisa beli, lakukan hostile! Kalau hostile pun tidak bisa, bikin saja jalan di angan-angan. Laksanakan di kertas atau di layar komputer. Malah tidak perlu aspal, batu, dan kontraktor.

Lalu, jual!

Kalau pembeli bertanya seberapa lebar dan di mana jalan itu, buka saja laptop! Bikin animasi yang bisa menggambarkan jalan itu lengkap dengan mobil yang lalu-lalang, tiang-tiang listrik dan gedung-gedung pencakar langit di kanan kirinya. Karena jalan jenis ini tidak perlu tanah, bikinlah banyak-banyak! Sebanyak yang ada di pikiran. Peraturan yang kian hebat membuat pebisnis kian lihai. Sampai kelak, 20 tahun yang akan datang terjadi lagi krisis yang baru.

Berapa banyakkah uang Indonesia yang terancam lenyap dari krisis di Amerika? Sejauh ini baru Bank BNI yang mengumumkan kemungkinan hilangnya uang yang ditempatkan di Lehman Brothers sebesar USD 7,8 juta (sekitar Rp 72 miliar).

Perkiraan saya total sekitar Rp 10 triliun. Di antara jumlah itu, Surabaya saya kira menyumbang sekitar Rp 1 triliun, melibatkan 100-an orang kaya. Dari Jakarta sekitar Rp 8 triliun melibatkan 1.000-an orang atau lembaga. Yang Rp 1 triliun lagi dari berbagai kota. Mudah-mudahan perkiraan saya terlalu besar. (*)

Jluntrungan Krisis Subprime di Amerika Serikat

Kalau Langit Masih Kurang Tinggi

Minggu, 28 September 2008

Oleh: Dahlan Iskan

Meski saya bukan ekonom, banyak pembaca tetap minta saya “menceritakan” secara awam mengenai hebatnya krisis keuangan di AS saat ini. Seperti juga, banyak pembaca tetap bertanya tentang sakit liver, meski mereka tahu saya bukan dokter. Saya coba:
Semua perusahaan yang sudah go public lebih dituntut untuk terus berkembang di semua sektor. Terutama labanya. Kalau bisa, laba sebuah perusahaan publik terus meningkat sampai 20 persen setiap tahun. Soal caranya bagaimana, itu urusan kiat para CEO dan direkturnya.

Pemilik perusahaan itu (para pemilik saham) biasanya sudah tidak mau tahu lagi apa dan bagaimana perusahaan tersebut dijalankan. Yang mereka mau tahu adalah dua hal yang terpenting saja: harga sahamnya harus terus naik dan labanya harus terus meningkat.

Perusahaan publik di AS biasanya dimiliki ribuan atau ratusan ribu orang, sehingga mereka tidak peduli lagi dengan tetek-bengek perusahaan mereka.

Mengapa mereka menginginkan harga saham harus terus naik? Agar kalau para pemilik saham itu ingin menjual saham, bisa dapat harga lebih tinggi dibanding waktu mereka beli dulu: untung.

Mengapa laba juga harus terus naik? Agar, kalau mereka tidak ingin jual saham, setiap tahun mereka bisa dapat pembagian laba (dividen) yang kian banyak.

Soal cara bagaimana agar keinginan dua hal itu bisa terlaksana dengan baik, terserah pada CEO-nya. Mau pakai cara kucing hitam atau cara kucing putih, terserah saja. Sudah ada hukum yang mengawasi cara kerja para CEO tersebut: hukum perusahaan, hukum pasar modal, hukum pajak, hukum perburuhan, dan seterusnya.

Apakah para CEO yang harus selalu memikirkan dua hal itu merasa tertekan dan stres setiap hari? Bukankah sebuah perusahaan kadang bisa untung, tapi kadang bisa rugi?

Anehnya, para CEO belum tentu merasa terus-menerus diuber target. Tanpa disuruh pun para CEO sendiri memang juga menginginkannya. Mengapa? Pertama, agar dia tidak terancam kehilangan jabatan CEO. Kedua, agar dia mendapat bonus superbesar yang biasanya dihitung sekian persen dari laba dan pertumbuhan yang dicapai. Gaji dan bonus yang diterima para CEO perusahaan besar di AS bisa 100 kali lebih besar dari gaji Presiden George Bush. Mana bisa dengan gaji sebesar itu masih stres?

Keinginan pemegang saham dan keinginan para CEO dengan demikian seperti tumbu ketemu tutup: klop. Maka, semua perusahaan dipaksa untuk terus-menerus berkembang dan membesar. Kalau tidak ada jalan, harus dicarikan jalan lain. Kalau jalan lain tidak ditemukan, bikin jalan baru. Kalau bikin jalan baru ternyata sulit, ambil saja jalannya orang lain. Kalau tidak boleh diambil? Beli! Kalau tidak dijual? Beli dengan cara yang licik -dan kasar! Istilah populernya hostile take over.

Kalau masih tidak bisa juga, masih ada jalan aneh: minta politisi untuk bikinkan berbagai peraturan yang memungkinkan perusahaan bisa mendapat jalan.

Kalau perusahaan terus berkembang, semua orang happy. CEO dan para direkturnya happy karena dapat bonus yang mencapai Rp 500 miliar setahun. Para pemilik saham juga happy karena kekayaannya terus naik. Pemerintah happy karena penerimaan pajak yang terus membesar. Politisi happy karena dapat dukungan atau sumber dana.

Dengan gambaran seperti itulah ekonomi AS berkembang pesat dan kesejahteraan rakyatnya meningkat. Semua orang lantas mampu membeli kebutuhan hidupnya. Kulkas, TV, mobil, dan rumah laku dengan kerasnya. Semakin banyak yang bisa membeli barang, ekonomi semakin maju lagi.

Karena itu, AS perlu banyak sekali barang. Barang apa saja. Kalau tidak bisa bikin sendiri, datangkan saja dari Tiongkok atau Indonesia atau negara lainnya. Itulah yang membuat Tiongkok bisa menjual barang apa saja ke AS yang bisa membuat Tiongkok punya cadangan devisa terbesar di dunia: USD 2 triliun!

Sudah lebih dari 60 tahun cara “membesarkan” perusahaan seperti itu dilakukan di AS dengan suksesnya. Itulah bagian dari ekonomi kapitalis. AS dengan kemakmuran dan kekuatan ekonominya lalu menjadi penguasa dunia.

Tapi, itu belum cukup.

Yang makmur harus terus lebih makmur. Punya toilet otomatis dianggap tidak cukup lagi: harus computerized!

Bonus yang sudah amat besar masih kurang besar. Laba yang terus meningkat harus terus mengejar langit. Ukuran perusahaan yang sudah sebesar gajah harus dibikin lebih jumbo. Langit, gajah, jumbo juga belum cukup.

Ketika semua orang sudah mampu beli rumah, mestinya tidak ada lagi perusahaan yang jual rumah. Tapi, karena perusahaan harus terus meningkat, dicarilah jalan agar penjualan rumah tetap bisa dilakukan dalam jumlah yang kian banyak. Kalau orangnya sudah punya rumah, harus diciptakan agar kucing atau anjingnya juga punya rumah. Demikian juga mobilnya.

Tapi, ketika anjingnya pun sudah punya rumah, siapa pula yang akan beli rumah?

Kalau tidak ada lagi yang beli rumah, bagaimana perusahaan bisa lebih besar? Bagaimana perusahaan penjamin bisa lebih besar? Bagaimana perusahaan alat-alat bangunan bisa lebih besar? Bagaimana bank bisa lebih besar? Bagaimana notaris bisa lebih besar? Bagaimana perusahaan penjual kloset bisa lebih besar? Padahal, doktrinnya, semua perusahaan harus semakin besar?

Ada jalan baru. Pemerintah AS-lah yang membuat jalan baru itu. Pada 1980, pemerintah bikin keputusan yang disebut “Deregulasi Kontrol Moneter”. Intinya, dalam hal kredit rumah, perusahaan realestat diperbolehkan menggunakan variabel bunga. Maksudnya: boleh mengenakan bunga tambahan dari bunga yang sudah ditetapkan secara pasti. Peraturan baru itu berlaku dua tahun kemudian.

Inilah peluang besar bagi banyak sektor usaha: realestat, perbankan, asuransi, broker, underwriter, dan seterusnya. Peluang itulah yang dimanfaatkan perbankan secara nyata.

Begini ceritanya:

Sejak sebelum 1925, di AS sudah ada UU Mortgage. Yakni, semacam undang-undang kredit pemilikan rumah (KPR). Semua warga AS, asalkan memenuhi syarat tertentu, bisa mendapat mortgage (anggap saja seperti KPR, meski tidak sama).

Misalnya, kalau gaji seseorang sudah Rp 100 juta setahun, boleh ambil mortgage untuk beli rumah seharga Rp 250 juta. Cicilan bulanannya ringan karena mortgage itu berjangka 30 tahun dengan bunga 6 persen setahun.

Negara-negara maju, termasuk Singapura, umumnya punya UU Mortgage. Yang terbaru adalah UU Mortgage di Dubai. Sejak itu, penjualan properti di Dubai naik 55 persen. UU Mortgage tersebut sangat ketat dalam menetapkan syarat orang yang bisa mendapat mortgage.

Dengan keluarnya “jalan baru” pada 1980 itu, terbuka peluang untuk menaikkan bunga. Bisnis yang terkait dengan perumahan kembali hidup. Bank bisa dapat peluang bunga tambahan. Bank menjadi lebih agresif. Juga para broker dan bisnis lain yang terkait.

Tapi, karena semua orang sudah punya rumah, tetap saja ada hambatan. Maka, ada lagi “jalan baru” yang dibuat pemerintah enam tahun kemudian. Yakni, tahun 1986.

Pada 1986 itu, pemerintah menetapkan reformasi pajak. Salah satu isinya: pembeli rumah diberi keringanan pajak. Keringanan itu juga berlaku bagi pembelian rumah satu lagi. Artinya, meski sudah punya rumah, kalau mau beli rumah satu lagi, masih bisa dimasukkan dalam fasilitas itu.

Di negara-negara maju, sebuah keringanan pajak mendapat sambutan yang luar biasa. Di sana pajak memang sangat tinggi. Bahkan, seperti di Swedia atau Denmark, gaji seseorang dipajaki sampai 50 persen. Imbalannya, semua keperluan hidup seperti sekolah dan pengobatan gratis. Hari tua juga terjamin.

Dengan adanya fasilitas pajak itu, gairah bisnis rumah meningkat drastis menjelang 1990. Dan terus melejit selama 12 tahun berikutnya. Kredit yang disebut mortgage yang biasanya hanya USD 150 miliar setahun langsung menjadi dua kali lipat pada tahun berikutnya. Tahun-tahun berikutnya terus meningkat lagi. Pada 2004 mencapai hampir USD 700 miliar setahun.

Kata “mortgage” berasal dari istilah hukum dalam bahasa Prancis. Artinya: matinya sebuah ikrar. Itu agak berbeda dari kredit rumah. Dalam mortgage, Anda mendapat kredit. Lalu, Anda memiliki rumah. Rumah itu Anda serahkan kepada pihak yang memberi kredit. Anda boleh menempatinya selama cicilan Anda belum lunas.

Karena rumah itu bukan milik Anda, begitu pembayaran mortgage macet, rumah itu otomatis tidak bisa Anda tempati. Sejak awal ada ikrar bahwa itu bukan rumah Anda. Atau belum. Maka, ketika Anda tidak membayar cicilan, ikrar itu dianggap mati. Dengan demikian, Anda harus langsung pergi dari rumah tersebut.

Lalu, apa hubungannya dengan bangkrutnya investment banking seperti Lehman Brothers?

Gairah bisnis rumah yang luar biasa pada 1990-2004 itu bukan hanya karena fasilitas pajak tersebut. Fasilitas itu telah dilihat oleh “para pelaku bisnis keuangan” sebagai peluang untuk membesarkan perusahaan dan meningkatkan laba.

Warga terus dirangsang dengan berbagai iklan dan berbagai fasilitas mortgage. Jor-joran memberi kredit bertemu dengan jor-joran membeli rumah. Harga rumah dan tanah naik terus melebihi bunga bank.

Akibatnya, yang pintar bukan hanya orang-orang bank, tapi juga para pemilik rumah. Yang rumahnya sudah lunas, di-mortgage-kan lagi untuk membeli rumah berikutnya. Yang belum memenuhi syarat beli rumah pun bisa mendapatkan kredit dengan harapan toh harga rumahnya terus naik. Kalau toh suatu saat ada yang tidak bisa bayar, bank masih untung. Jadi, tidak ada kata takut dalam memberi kredit rumah.

Tapi, bank tentu punya batasan yang ketat sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan yang keras.

Sekali lagi, bagi orang bisnis, selalu ada jalan.

Jalan baru itu adalah ini: bank bisa bekerja sama dengan “bank jenis lain” yang disebut investment banking.

Apakah investment banking itu bank?

Bukan. Ia perusahaan keuangan yang “hanya mirip” bank. Ia lebih bebas daripada bank. Ia tidak terikat peraturan bank. Bisa berbuat banyak hal: menerima macam-macam “deposito” dari para pemilik uang, meminjamkan uang, meminjam uang, membeli perusahaan, membeli saham, menjadi penjamin, membeli rumah, menjual rumah, private placeman, dan apa pun yang orang bisa lakukan. Bahkan, bisa melakukan apa yang orang tidak pernah memikirkan! Lehman Brothers, Bear Stern, dan banyak lagi adalah jenis investment banking itu.

Dengan kebebasannya tersebut, ia bisa lebih agresif. Bisa memberi pinjaman tanpa ketentuan pembatasan apa pun. Bisa membeli perusahaan dan menjualnya kapan saja. Kalau uangnya tidak cukup, ia bisa pinjam kepada siapa saja: kepada bank lain atau kepada sesama investment banking. Atau, juga kepada orang-orang kaya yang punya banyak uang dengan istilah “personal banking”.

Saya sering kedatangan orang dari investment banking seperti itu yang menawarkan banyak fasilitas. Kalau saya mau menempatkan dana di sana, saya dapat bunga lebih baik dengan hitungan yang rumit. Biasanya saya tidak sanggup mengikuti hitung-hitungan yang canggih itu.

Saya orang yang berpikiran sederhana. Biasanya tamu-tamu seperti itu saya serahkan ke Dirut Jawa Pos Wenny Ratna Dewi. Yang kalau menghitung angka lebih cepat dari kalkulator. Kini saya tahu, pada dasarnya dia tidak menawarkan fasilitas, tapi cari pinjaman untuk memutar cash-flow.

Begitu agresifnya para investment banking itu, sehingga kalau dulu hanya orang yang memenuhi syarat (prime) yang bisa dapat mortgage, yang kurang memenuhi syarat pun (sub-prime) dirangsang untuk minta mortgage.

Di AS, setiap orang punya rating. Tinggi rendahnya rating ditentukan oleh besar kecilnya penghasilan dan boros-tidaknya gaya hidup seseorang. Orang yang disebut prime adalah yang ratingnya 600 ke atas. Setiap tahun orang bisa memperkirakan sendiri, ratingnya naik atau turun.

Kalau sudah mencapai 600, dia sudah boleh bercita-cita punya rumah lewat mortgage. Kalau belum 600, dia harus berusaha mencapai 600. Bisa dengan terus bekerja keras agar gajinya naik atau terus melakukan penghematan pengeluaran.

Tapi, karena perusahaan harus semakin besar dan laba harus kian tinggi, pasar pun digelembungkan. Orang yang ratingnya baru 500 sudah ditawari mortgage. Toh kalau gagal bayar, rumah itu bisa disita. Setelah disita, bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai pinjaman. Tidak pernah dipikirkan jangka panjangnya.

Jangka panjang itu ternyata tidak terlalu panjang. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, kegagalan bayar mortgage langsung melejit. Rumah yang disita sangat banyak. Rumah yang dijual kian bertambah. Kian banyak orang yang jual rumah, kian turun harganya. Kian turun harga, berarti nilai jaminan rumah itu kian tidak cocok dengan nilai pinjaman. Itu berarti kian banyak yang gagal bayar.

Bank atau investment banking yang memberi pinjaman telah pula menjaminkan rumah-rumah itu kepada bank atau investment banking yang lain. Yang lain itu menjaminkan ke yang lain lagi. Yang lain lagi itu menjaminkan ke yang beriktunya lagi. Satu ambruk, membuat yang lain ambruk. Seperti kartu domino yang didirikan berjajar. Satu roboh menimpa kartu lain. Roboh semua.

Berapa ratus ribu atau juta rumah yang termasuk dalam mortgage itu? Belum ada data. Yang ada baru nilai uangnya. Kira-kira mencapai 5 triliun dolar. Jadi, kalau Presiden Bush merencanakan menyuntik dana APBN USD 700 miliar, memang perlu dipertanyakan: kalau ternyata dana itu tidak menyelesaikan masalah, apa harus menambah USD 700 miliar lagi? Lalu, USD 700 miliar lagi?

Itulah yang ditanyakan anggota DPR AS sekarang, sehingga belum mau menyetujui rencana pemerintah tersebut. Padahal, jumlah suntikan sebanyak USD 700 miliar itu sudah sama dengan pendapatan seluruh bangsa dan negara Indonesia dijadikan satu.

Jadi, kita masih harus menunggu apa yang akan dilakukan pemerintah dan rakyat AS. Kita juga masih menunggu data berapa banyak perusahaan dan orang Indonesia yang “menabung”-kan uangnya di lembaga-lembaga investment banking yang kini lagi pada kesulitan itu.

Sebesar tabungan itulah Indonesia akan terseret ke dalamnya. Rasanya tidak banyak, sehingga pengaruhnya tidak akan sebesar pengaruhnya pada Singapura, Hongkong, atau Tiongkok.

Singapura dan Hongkong terpengaruh besar karena dua negara itu menjadi salah satu pusat beroperasinya raksasa-raksasa keuangan dunia. Sedangkan Tiongkok akan terpengaruh karena daya beli rakyat AS akan sangat menurun, yang berarti banyak barang buatan Tiongkok yang tidak bisa dikirim secara besar-besaran ke sana. Kita, setidaknya, masih bisa menanam jagung.(*)